Nasional – Peringatan keras dilontarkan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pejabat dan aparat negara agar menghentikan segala bentuk praktik manipulasi anggaran.
Dalam kunjungan kerjanya di Serang, Banten, Prabowo menegaskan bahwa tindakan penggelembungan dana atau mark-up proyek pemerintah adalah bentuk pencurian yang tidak bisa ditoleransi.
Pernyataan tegas ini disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara Akad Massal 50.030 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Sabtu (20/12/2025).
Baca Juga:
Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun potensi tersebut sering kali tergerus oleh perilaku korup oknum aparat.
“Jangan mark-up gila-gilaan. Mark-up gila-gilaan itu sama dengan mencuri. Jangan karena pakaian bagus, pintar mengarang di kertas, lalu mau mengakali pemerintah dan rakyat,” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo menekankan bahwa kunci utama pengentasan kemiskinan adalah hadirnya pemerintahan yang bersih.
Baca Juga:
Ia bertekad membersihkan institusi-institusi negara dari benalu korupsi agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal.
“Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusi-institusinya korup. Saya bertekad untuk membersihkan aparat, karena aparatlah yang memberi pelayanan kepada rakyat,” lanjutnya.
Di balik ketegasannya memberantas korupsi dan keberpihakannya pada rakyat kecil, Prabowo mengungkapkan adanya landasan filosofis yang kuat yang diwariskan oleh mendiang ayahnya, begawan ekonomi Prof. Soemitro Djojohadikusumo.
Baca Juga:
Prabowo menceritakan momen emosional menjelang akhir hayat sang ayah.
Kala itu, Prof. Soemitro yang sudah duduk di kursi roda memberikan satu pesan yang kini menjadi pegangan Prabowo dalam memimpin kabinet.
“Beliau mengatakan, kalau suatu saat saya berada dalam keadaan bingung dan ragu-ragu, ingatlah, selalu berpihak kepada rakyatmu. Itu pesan beliau yang saya pegang teguh,” kenang Prabowo.
Baca Juga:
Wasiat itulah yang kini diterapkan Prabowo setiap kali dihadapkan pada pilihan kebijakan yang sulit bersama para menterinya.
Ia selalu menjadikan keuntungan bagi rakyat kecil sebagai tolak ukur utama dalam pengambilan keputusan.
“Saya selalu tanya (ke menteri), mana yang menguntungkan rakyat kecil? Kalau yang A, ya A jalankan. Karena pendapat saya, orang yang sudah kuat itu sudah tahan banting. Tapi mereka yang masih lemah, itulah yang harus kita bantu dan berdayakan,” jelasnya.
Baca Juga:
Dalam konteks perumahan, Prabowo menyadari tantangan masih sangat besar dengan data yang menunjukkan 29 juta rakyat belum memiliki hunian layak.
Namun, ia meyakini program subsidi perumahan ini adalah langkah nyata memberdayakan masyarakat ekonomi lemah, yang pada akhirnya akan menghidupkan roda ekonomi nasional secara keseluruhan.
“Terima kasih kepada semua pihak yang berhasil mewujudkan prestasi luar biasa hari ini, 50.030 akad massal rumah subsidi. Perjalanan kita masih jauh, tapi kita mampu menghilangkan kemiskinan jika kita mau,” pungkasnya.
Baca Juga:
