Prabowo Terima Laporan Kapolri Suyudi soal Kasus Penyadapan yang Seret Eks Kapolri
Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pemerintah perintahkan proses hukum objektif.
Kantor Perumda Tirta Mangkaluku Jadi Sasaran Lemparan Batu, Sejumlah Fasilitas Rusak
Palopo – Sejumlah fasilitas Kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mangkaluku (TM) Kota Palopo mengalami...
Mantan Kapolri Listyo Sigit Tersangka, Bareskrim Ungkap Dugaan Penyadapan Ilegal
Nasional – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka...
Sebanyak 264 Perwira Polri Dimutasi, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi 264 perwira tinggi dan menengah Polri. Simak daftar lengkap mutasi jabatan strategis di Mabes Polri dan Polda se-Indonesia.
Beredar Kabar Petinggi Polri Ditahan di Mako Brimob, Kadiv Humas Janji Beri Penjelasan
Nasional – Kabar mengenai penangkapan sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi perbincangan publik....
WNI Dijanjikan Kontrak Rp400 Juta untuk Jadi Tentara Rusia, Polisi Ungkap Modus TPPO
Polri membongkar jaringan TPPO yang merekrut 58 WNI menjadi tentara bayaran di Rusia dengan iming-iming gaji fantastis. Simak modus dan peringatan pihak kepolisian.
Dirut PDAM Palopo Sayangkan Demo Ricuh, Ungkap Kondisi Distribusi Air Bersih
Aksi demonstrasi mahasiswa di kantor Perumda TM Palopo berujung ricuh. Pihak perusahaan menyebut aksi tersebut menghambat distribusi air bersih bagi warga.
Targetkan Prestasi di Porprov XVIII, Bupati Luwu Siapkan Bonus bagi Atlet
Bupati Luwu, Patahudding, siapkan bonus hingga Rp15 juta bagi atlet peraih emas di Porprov XVIII Sulsel. Simak dukungan pemerintah untuk kontingen Luwu.
Tingkatkan Kualitas Produk, Pemkab Luwu Bekali UMKM Standar Keamanan Pangan
Pemkab Luwu bersama BPOM Palopo dorong pelaku UMKM terapkan standar keamanan pangan (CPPOB-IRT) untuk tingkatkan kualitas produk dan daya saing pasar.
Pembalut Kena Pajak 11 Persen, Komnas Perempuan Sentil Kebijakan yang Dianggap Bias Gender
Polemik pengenaan PPN 11 persen pada pembalut memicu perdebatan. Komnas Perempuan dan Kementerian PPPA soroti dampaknya terhadap kesehatan reproduksi perempuan.