DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Perampasan Harta Tanpa Putusan Pidana Diatur
Setelah 18 tahun menanti, DPR RI akhirnya resmi mengesahkan UU Perampasan Aset untuk memperkuat pengembalian aset hasil korupsi dan tindak pidana lainnya.
Lebih dari 10 Ribu Siswa Jadi Sasaran Seragam Gratis Plus, Pemkab Luwu Kucurkan Rp5,2 Miliar
Pemkab Luwu alokasikan Rp5,2 miliar untuk program Seragam Gratis Plus 2026 bagi 10.417 siswa. Simak komitmen Bupati Patahudding dalam pemerataan akses pendidikan.
Cegah TPPO, Satreskrim Polres Luwu Gelar Patroli Dini Hari di Belopa
Satreskrim Polres Luwu menggelar patroli dialogis di tempat hiburan malam untuk mencegah TPPO serta eksploitasi perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Luwu.
Penantian Sejak 2008, DPR Jadwalkan Pengesahan RUU Perampasan Aset 19 November
DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna hari ini, mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Bupati Luwu Resmikan POS Simoma, Integrasikan Wisata Alam dan Pengembangan UMKM Lokal
Bupati Luwu Patahudding meresmikan POS Simoma di Larompong Selatan, sebuah inovasi yang mengintegrasikan pusat UMKM dengan wisata alam untuk meningkatkan ekonomi lokal.
Koruptor Siap-Siap! RUU Perampasan Aset Akhirnya Segera Disahkan Jadi Undang-Undang
Komisi III DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Perampasan Aset ke rapat paripurna. Aturan ini ditargetkan segera disahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Bhayangkari Luwu Bagikan Sembako di Suli dan Larompong
Ketua Bhayangkari Cabang Luwu, Peppy Andrias, menyalurkan bantuan sembako sekaligus memberikan motivasi kepada anggota Bhayangkari di wilayah Suli dan Larompong.
TNI-Polri Bersama Petugas Lapas Palopo Geledah Enam Kamar Warga Binaan
Lapas Kelas IIA Palopo bersama TNI-Polri menggelar razia mendadak di kamar hunian warga binaan. Sejumlah barang terlarang ditemukan, namun nihil narkotika.
Anggota DPRD Palopo Temui Konstituen di Empat Dapil, Aspirasi Warga Jadi Perhatian
DPRD Kota Palopo menggelar reses Masa Sidang I 2026-2027 di sembilan kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan pelayanan publik.
Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Rp168,9 Miliar, Pengusaha Beberkan Setoran Rutin
Sidang kasus pemerasan izin tinggal WNA mengungkap pengakuan pengusaha soal setoran rutin ke oknum Imigrasi. Simak fakta terbaru persidangan Silmy Karim di sini.







