Nasional – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, pasang badan membela Presiden Prabowo Subianto terkait isu kepemilikan lahan kelapa sawit yang belakangan santer terdengar.
Hashim menegaskan bahwa kakaknya tersebut sama sekali tidak memiliki aset perkebunan sawit di wilayah Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.
Pernyataan keras ini disampaikan Hashim saat menghadiri Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara se-DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Tahun 2025 di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, pada Senin (22/12/2025).
“Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” tegas Hashim di hadapan para hadirin, seperti dikutip dari Liputan6.
Menurut Hashim, narasi yang menyudutkan Presiden tersebut bukan muncul tanpa sebab.
Ia menuding isu tersebut merupakan serangan balik yang terorganisir dari para mafia tanah dan koruptor yang merasa terancam dengan kebijakan tegas pemerintah saat ini.
Hashim menyebut, para pelaku kejahatan lingkungan inilah yang mendanai penyebaran fitnah tersebut menggunakan jasa pemengaruh (influencer) dan akun robot (bot) di media sosial.
“Kita sudah lihat dan indikasi mereka yang membayar. Mereka membayar influencer atau bot-bot di media sosial sehingga sekarang ada fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit,” ungkapnya.
Hashim membeberkan data mengejutkan bahwa para penyebar fitnah tersebut adalah pihak-pihak yang menguasai sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit secara ilegal.
Lahan-lahan tersebut, lanjutnya, merambah kawasan hutan lindung hingga taman nasional yang seharusnya dijaga kelestariannya.
Ia menduga setidaknya ada 200 perusahaan nakal yang memegang konsesi ilegal di kawasan terlarang tersebut.
“Ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang jahat, dan kami menduga merekalah yang menyebar fitnah ini. Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini karena pemerintah tegas menegakkan hukum,” jelas Hashim.
Selain mengklarifikasi isu sawit, dalam kesempatan yang sama, Hashim juga membawa kabar yang melegakan bagi masyarakat Sumatera Utara terkait konflik lingkungan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Ia memastikan pemerintah pusat mendengar aspirasi masyarakat yang menginginkan perlindungan kawasan hutan di sekitar Danau Toba.
Hashim menyebut bahwa saat ini operasional perusahaan tersebut dikabarkan telah dihentikan sementara, dan ada harapan besar agar penutupan tersebut bersifat permanen demi kelestarian lingkungan.
“Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul memperhatikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari. Saya dengar sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Hashim berjanji akan menjadi penyambung lidah rakyat dengan menyampaikan langsung keinginan warga Sumatera Utara tersebut kepada Presiden Prabowo.





