Nasional – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya memberikan jawaban tegas terkait polemik dan desakan publik agar musibah banjir bandang serta longsor di Pulau Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional.

Dalam kunjungan kerjanya meninjau hunian tetap bagi korban bencana yang dibangun oleh Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), Kepala Negara menjelaskan rasionalisasi di balik keputusan pemerintah pusat.

Menurut Prabowo, skala bencana saat ini dinilai masih dalam kapasitas yang mampu ditangani oleh negara tanpa perlu menaikkan status menjadi bencana nasional.

“Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional? Masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di 3 provinsi, sementara masih ada 35 provinsi lain,” ujar Prabowo sebagaimana disiarkan melalui kanal resmi Sekretariat Presiden, dikutip dari Liputan6.

Presiden menegaskan, selama dampak kerusakan terlokalisir di tiga provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat) dan tidak melumpuhkan roda pemerintahan secara nasional, maka penanganan akan tetap dilakukan dengan mekanisme yang ada.

“Jadi kalau sementara ini 3 provinsi, kita sebagai bangsa dan negara masih mampu menghadapi. Ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” imbuhnya.

Meski tanpa label “Bencana Nasional”, Presiden Prabowo menjamin pemerintah tidak setengah hati.

Ia menepis anggapan bahwa ketiadaan status tersebut berarti minim bantuan.

Sebaliknya, ia mengklaim seluruh instrumen negara telah dikerahkan secara all out.

Hal ini dibuktikan dengan kehadiran fisik para menteri di lapangan. Prabowo merinci bahwa sebagian besar anggota kabinetnya kini berkantor di lokasi bencana untuk memantau langsung proses pemulihan.

“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini, ada dua menteri di Aceh Utara. Sepuluh menteri sedang di Aceh sekarang. Ada beberapa menteri lagi di tempat lain,” beber mantan Menteri Pertahanan tersebut.

Ia juga memastikan dukungan finansial yang masif untuk pemulihan pascabencana.

“Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” tegasnya.

Bencana hidrometeorologi yang menghantam ujung barat Indonesia ini memang meninggalkan duka mendalam.

Berdasarkan data pemutakhiran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 31 Desember 2025, jumlah korban jiwa dan pengungsi mencapai angka yang memprihatinkan.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak terparah. Tercatat 527 orang meninggal dunia, 31 orang hilang, dan angka pengungsian meledak hingga 356.655 jiwa.

Di Sumatera Utara, bencana merenggut 365 nyawa, dengan 60 orang masih dinyatakan hilang dan 11.574 warga terpaksa mengungsi.

Sementara itu, Sumatera Barat mencatatkan 262 korban meninggal dunia, 74 orang hilang, serta 9.935 orang yang kini bertahan di pengungsian.

Totalitas penanganan dari pemerintah pusat diharapkan dapat segera memulihkan kondisi ketiga provinsi tersebut, mengingat ratusan ribu warga masih menggantungkan hidup dari bantuan darurat.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *