Makassar – Tokoh pendidikan sekaligus praktisi hukum asal Luwu, Dr. (Cand.) Andi Zullylat Tazlilah Basmin, S.H., M.H., C.QAP., CLA., resmi dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Makassar masa jabatan 2025–2030.

Pelantikan yang berlangsung khidmat di Hotel Claro Makassar, Sabtu (17/1/2026), ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM.

Dalam prosesi tersebut, Dr. H. Hasman Usman, S.H., M.H. resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPC PERADI Makassar periode 2025–2030.

Ia didampingi ratusan pengurus lainnya yang siap mengibarkan panji organisasi advokat terbesar ini di Sulawesi Selatan.

Dalam arahannya di hadapan para pengurus yang baru dilantik, Prof. Otto Hasibuan menegaskan bahwa PERADI adalah organ negara yang mandiri dalam melaksanakan fungsi negara.

Ia berpesan agar pengurus memiliki dedikasi tinggi.

“Jangan tanyakan apa yang PERADI berikan untuk kalian, tetapi tanyakan pada diri sendiri apa yang kalian berikan untuk PERADI,” tegas Otto Hasibuan dalam sambutannya.

Turut hadir memberikan dukungan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang menekankan pentingnya peran advokat sebagai mitra strategis pemerintah.

“Advokat bukan hanya bagian dari sistem penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai penyeimbang untuk memastikan proses peradilan berjalan secara adil,” ujar Munafri.

Dalam Surat Keputusan yang dibacakan, Andi Zullylat dipercaya mengemban amanah strategis sebagai Anggota Bidang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas.

Posisi ini sejalan dengan visi besar yang diusungnya terkait advokasi feminisme dan perlindungan kelompok rentan.

Usai pelantikan, Pengacara yang juga Ketua STIKES Datu Kamanre ini mengungkapkan bahwa momentum ini menjadi langkah awal untuk agenda yang lebih besar di Kabupaten Luwu, khususnya Kota Belopa.

Andi Zullylat menegaskan rencananya untuk segera membentuk DPC PERADI di Belopa, Kabupaten Luwu.

“Ini adalah amanah untuk memperluas akses keadilan. Kami melihat kebutuhan mendesak untuk membentuk DPC PERADI Belopa agar masyarakat Luwu memiliki wadah hukum yang dekat dan mudah diakses. Tujuannya jelas, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan hak-hak hukum mereka tanpa harus jauh-jauh ke daerah lain,” ungkap Andi Zullylat.

Menyoroti posisinya di bidang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas, Andi Zullylat menekankan pentingnya kehadiran advokat yang memiliki perspektif feminisme dalam arti pemberdayaan dan perlindungan.

Menurutnya, angka kasus kekerasan dan masalah sosial yang melibatkan perempuan dan anak di wilayah Luwu Raya masih menjadi tantangan serius.

“Di Kabupaten Luwu, edukasi hukum terkait perlindungan perempuan dan anak masih sangat minim. Kita membutuhkan support system yang kuat untuk menangani krisis asusila dan memberikan perlindungan hukum yang nyata. Semangat feminisme yang kami bawa adalah semangat perlindungan dan kesetaraan di mata hukum,” tegasnya.

Visi penegakan hukum ini juga disinergikan dengan dunia pendidikan yang digelutinya. Andi Zullylat membeberkan progres transformasi STIKES Datu Kamanre yang tengah berproses menjadi Universitas Hayarna Basmin (UNHAB).

Perubahan bentuk ini tidak hanya sekadar ganti nama, melainkan sebuah ekspansi akademis yang strategis. Salah satu terobosan utamanya adalah pembukaan Program Studi Hukum Bisnis.

“Transformasi menuju Universitas Hayarna Basmin ini dirancang untuk menjawab kebutuhan zaman. Hadirnya jurusan Hukum Bisnis nantinya diharapkan dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang kompeten, yang kelak bisa bersinergi dengan PERADI dalam membangun ekosistem hukum yang sehat di Luwu Raya,” jelasnya.

Dengan kolaborasi antara wadah profesi advokat melalui rencana pembentukan DPC PERADI Belopa dan pencetakan akademisi hukum melalui UNHAB, Andi Zullylat optimis dapat menciptakan dampak langsung yang positif bagi masyarakat Luwu.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *