Palopo – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Pernyataan tersebut disampaikannya secara langsung di hadapan para aparatur sipil negara saat pelaksanaan upacara Hari Kebangkitan Nasional (HKN) pada Senin (20/04/2026).
Menurut Zulkifli, tekanan anggaran yang dialami Pemerintah Kota Palopo dinilai semakin berat.
Baca Juga:
Hal ini terjadi menyusul adanya kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah yang nilainya mencapai Rp168 miliar.
Ia juga memaparkan bahwa kapasitas keuangan Kota Palopo saat ini menduduki posisi paling kecil jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di kawasan Luwu Raya.
“Kalau dilihat dari presentase kekuatan APBD kita, di Luwu Raya, kita yang paling kecil hanya Rp845 miliar,” ujarnya.
Baca Juga:
Dengan kemampuan fiskal yang sangat terbatas, Zulkifli menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata untuk membiayai jalannya roda pembangunan maupun pelayanan masyarakat.
Oleh karena itu, Pemkot Palopo kini terus berupaya keras untuk menarik berbagai program strategis dari pemerintah pusat.
“Karena jika hanya mengandalkan APBD seperti itu, kita tidak mampu. Makanya sekarang Wali Kota dan Wakil Wali Kota lebih sering di luar daerah untuk melobi mendatangkan program pusat ke Palopo,” ungkapnya menjelaskan langkah pimpinan daerah.
Baca Juga:
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah mencari berbagai solusi agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil di tengah keterbatasan anggaran.
Dalam menghadapi tekanan fiskal ini, upaya peningkatan pendapatan daerah dinilai menjadi salah satu instrumen krusial untuk menjaga stabilitas keuangan di Kota Palopo.
Sekda pun secara khusus mengimbau agar seluruh aparatur pemerintah dapat memahami kondisi riil keuangan daerah saat ini. Para pegawai diharapkan ikut berkontribusi maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Baca Juga:
“Ini saya berikan gambaran kepada semua pegawai, bahwa kondisi keuangan kita tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Zulkifli turut mengungkapkan potensi dampak efisiensi anggaran.
Selain berimbas pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), keberadaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu maupun PPPK penuh waktu juga disebut dapat terdampak jika pemerintah ke depannya harus melakukan penyesuaian anggaran.
Baca Juga:
“PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu bisa saja dirumahkan jika ingin memenuhi target 30 persen itu. Itupun belum cukup itu,” kata Zulkifli.
Sebagai langkah antisipasi, salah satu strategi utama yang kini disiapkan oleh pemerintah daerah adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ruang fiskal menjadi semakin kuat.
Sekda meminta seluruh jajaran pegawai untuk ikut bekerja keras dan berkolaborasi dalam membantu pencapaian target pendapatan daerah tersebut.
Baca Juga:
