Nasional – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi persoalan lintas negara.
Malaysia telah mendesak pemerintah Indonesia mempercepat penanganan kebakaran, sementara kualitas udara di Singapura turut memburuk akibat sebaran asap dari wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, mengakui dampak karhutla telah dirasakan sejumlah negara tetangga.
Baca Juga:
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
“Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga. Makanya beliau sangat concern sekali,” kata Dudung kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Menurut Dudung, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran yang terjadi di sejumlah daerah.
Baca Juga:
Namun, karakteristik lahan gambut menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemadaman.
Kebakaran di lahan gambut sulit ditangani karena api dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah.
Kondisi tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan pembasahan menyeluruh dan pengawasan berkelanjutan untuk mencegah api kembali muncul.
Baca Juga:
Selain karakteristik lahan, luasnya wilayah kebakaran dan keterbatasan akses menuju titik api turut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan.
Persoalan kabut asap telah mendapat perhatian pemerintah Malaysia.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebelumnya menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dampak pencemaran udara yang dirasakan masyarakat negaranya.
Baca Juga:
Berdasarkan laporan media pemerintah Malaysia, Radio Televisyen Malaysia (RTM), pada Kamis (08/10/2026), Anwar meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah yang diperlukan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
Anwar menyatakan kondisi kabut asap telah menimbulkan kekhawatiran karena memengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Malaysia juga menawarkan bantuan serta kerja sama untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Baca Juga:
Komunikasi kedua negara berlanjut melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, dan Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan.
Menurut keterangan Arrmanatha yang diberitakan ANTARA, pemerintah Indonesia telah menjelaskan berbagai langkah penanganan karhutla, termasuk pengerahan puluhan ribu personel gabungan dan operasi pemadaman melalui udara.
Di Singapura, dampak asap lintas batas juga mendapat perhatian otoritas lingkungan.
Baca Juga:
National Environment Agency (NEA) Singapura melaporkan bahwa pada Jumat (09/10/2026), indeks standar pencemaran udara atau Pollutant Standards Index (PSI) selama 24 jam berada pada kisaran 136 hingga 192, termasuk kategori tidak sehat.
Pemerintah Singapura kemudian meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan memburuknya kualitas udara, termasuk melalui koordinasi lintas instansi dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Laporan pemantauan regional pada Senin (12/10/2026) juga menunjukkan sebaran kabut asap lintas batas masih teramati di sejumlah wilayah Asia Tenggara.
Baca Juga:
Di tengah meningkatnya perhatian negara tetangga, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk mengevaluasi penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan kebakaran di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyebut sebanyak 60.177 personel gabungan telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman melalui darat.
Baca Juga:
Personel tersebut berasal dari unsur pemadam kebakaran, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan daerah, serta relawan.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat, pemadaman masih berlangsung pada lahan dengan luas total 639 hektare di enam provinsi tersebut.
“Saat ini fokus utama tertuju pada dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan,” kata Teddy, sebagaimana dikutip dari ANTARA yang diterbitkan Selasa (13/10/2026).
Baca Juga:
Selain mengerahkan petugas darat, pemerintah terus melaksanakan pemadaman melalui udara menggunakan helikopter dan pesawat pengebom air atau water bombing.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga dioptimalkan untuk memanfaatkan keberadaan awan hujan dalam membantu pembasahan wilayah rawan kebakaran.
Menurut Teddy, penanganan di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik.
Baca Juga:
Meski demikian, upaya pengendalian tetap dilanjutkan untuk mencegah munculnya kebakaran baru.
Salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus dalam rapat tersebut adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah.
Presiden Prabowo meminta penanganan kebakaran di kawasan tersebut dan wilayah sekitarnya menjadi prioritas mengingat pentingnya perlindungan habitat satwa liar, terutama orangutan.
Baca Juga:
Dudung menjelaskan bahwa pemadaman di sejumlah lokasi masih lebih banyak mengandalkan operasi darat.
Hal itu disebabkan kabut asap tebal yang membatasi jarak pandang sehingga penggunaan helikopter tidak selalu memungkinkan.
Petugas juga harus menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses kendaraan maupun peralatan berat.
Baca Juga:
Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penanganan kebakaran gambut membutuhkan sejumlah metode, mulai dari penyekatan titik api, pembasahan lahan, pendinginan, hingga penggunaan peralatan khusus untuk menjangkau bara api di bawah permukaan tanah.
Keterbatasan sumber air, perubahan arah angin, dan kondisi lahan yang sulit dijangkau turut memengaruhi kecepatan penanganan kebakaran.
Pemerintah juga melakukan pergantian personel secara berkala untuk menjaga keberlanjutan operasi sekaligus mengurangi risiko kelelahan petugas.
Baca Juga:
Selain mempercepat pemadaman, pemerintah menilai pencegahan kebakaran sejak dini harus menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.
Dudung mengatakan pengawasan wilayah rawan kebakaran perlu diperkuat melalui koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Upaya tersebut melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Karang Taruna, serta unsur pemerintah daerah.
Baca Juga:
“Pencegahan ini harus presisi dan kemudian ini dimitigasi dari tingkat daerah,” kata Dudung, dikutip dari ANTARA seusai rapat terbatas.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan operasi pemadaman setelah kebakaran meluas.
Pengawasan dan langkah pencegahan perlu dilakukan lebih awal, terutama di kawasan yang memiliki risiko kebakaran tinggi.
Baca Juga:
Pemerintah juga menyiapkan penguatan pengelolaan kawasan gambut sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko kebakaran berulang.
Sementara itu, terkait tawaran bantuan pemadaman dari Malaysia, Dudung menyatakan pembahasan lebih lanjut mengenai bantuan tersebut belum dilakukan dalam rapat terbatas pada Senin malam.
Sebaran kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah terdampak, tetapi juga memengaruhi kualitas udara negara-negara tetangga.
Baca Juga:
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla memiliki dimensi kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan hubungan antarnegara.
Otoritas lingkungan Singapura memperkirakan risiko kabut asap lintas batas masih dapat terjadi selama kondisi cuaca kering bertahan di sebagian wilayah Asia Tenggara.
Pemerintah Indonesia sendiri terus mengoptimalkan operasi pemadaman dan modifikasi cuaca sambil menunggu peningkatan curah hujan yang diperkirakan mulai lebih merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Baca Juga:
Meski demikian, berakhirnya musim kemarau bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan penanganan karhutla.
Pengawasan lahan, pencegahan pembakaran, dan penanganan titik api sejak dini tetap dibutuhkan untuk mencegah kebakaran kembali meluas.
Pemerintah menyatakan akan terus mengevaluasi perkembangan kebakaran di enam provinsi prioritas sekaligus memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar dampak asap terhadap masyarakat Indonesia dan negara tetangga dapat ditekan.
Baca Juga:
