Luwu – Bupati Luwu, Patahudding, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Teknis dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) terkait pelaksanaan bantuan stimulan rumah bagi korban bencana banjir dan tanah longsor tahun 2024.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Andi Kambo, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Kamis (13/03/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Sekretaris Daerah Sulaiman, Ketua DPRD Ahmad Gazali, unsur Forkopimda, para kepala OPD, Tim Teknis, TPM, serta para kepala desa yang warganya terdaftar sebagai penerima bantuan.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Patahudding menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan stimulan tersebut.
“Hati-hatiki, ini bantuan untuk korban bencana, jangan sampai salah sasaran, bisa jadi kita sendiri yang akan kena bencana,” ujarnya mengingatkan.
Ia juga menekankan bahwa bantuan harus disalurkan sesuai aturan dan data yang valid. Verifikasi data menjadi poin utama yang harus diperhatikan semua pihak yang terlibat.
Baca Juga:
“Kita semua harus mengawasi bersama agar bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak bencana pada Mei tahun lalu,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Patahudding menitipkan pesan khusus kepada para kepala desa untuk aktif mengawasi dan memastikan bantuan diterima oleh warga yang berhak.
“Selain itu, jaga kebersihan lingkungan. Mari bersama-sama wujudkan Luwu yang bersih, tidak hanya dari sampah tapi juga bersih dalam segala hal,” pungkasnya.
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu, Andi Baso Tenriesa, menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor pada Jumat (03/05/2024) berdampak pada 14 kecamatan. Hasil verifikasi mencatat kerusakan pada 73 rumah kategori ringan, 27 sedang, dan 139 berat.
“Bantuan yang diberikan berupa Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat,” jelasnya.
Untuk mendukung penyaluran bantuan, Pemkab Luwu membentuk Tim Teknis dari unsur pemerintah daerah, TPM yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah desa, dan akademisi, serta Tim Administrasi.
Baca Juga:
