Luwu – Pernyataan anggota DPR RI, Fredrik Kalalembang di media sosial dan salah satu media online, yang menyebut eks Kepala Desa (Kades) Rante Balla, Etik Polobuntu, sehat-sehat saja dan berada di rumah menuai kecaman dari warga. Pasalnya, fakta di lapangan menunjukkan Etik tengah menderita penyakit jantung kronis yang kerap kambuh dan kini membutuhkan perawatan intensif.
Dokumen medis yang dimiliki keluarga menunjukkan hasil pemeriksaan dari sejumlah dokter spesialis jantung yang memang fokus menangani penyakit jantung. Dalam dokumen tersebut, kondisi Etik dinyatakan memerlukan pengawasan medis ketat.
Oleh karena itu, pernyataan Fredrik yang menuding Etik hanya berdalih sakit demi menghambat proses hukum dinilai tidak berdasar. “Boleh saja memberikan pernyataan, tapi harus memahami fakta yang ada. Jangan hanya mendengar dari pihak yang tidak suka dengan Bu Etik, lalu ikut membenci. Apalagi beliau itu anggota DPR, wakil rakyat,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Baca Juga:
Masyarakat bahkan mempersilakan Fredrik Kalalembang untuk datang langsung ke Luwu dan melihat kondisi Etik, termasuk memeriksa riwayat kesehatannya di rumah sakit tempat ia menjalani perawatan.
Selain itu, klaim Fredrik bahwa ribuan warga Rante Balla melaporkan kasus tanah terkait Etik juga dibantah. Data pemilih tetap di desa tersebut hanya sekitar 480 orang, sehingga jumlah pelapor “ribuan” dinilai mustahil.
Pantauan media ini di salah satu rumah sakit di Luwu Raya mengonfirmasi bahwa Etik memang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan dan membutuhkan perawatan intensif.
Baca Juga:
Sebelumnya, KPLP Lapas Kelas IIA Palopo, Hartono, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala Lapas, membenarkan kondisi kesehatan Etik yang memburuk. “Saat diperiksa tim medis Lapas, ternyata kesehatannya memang buruk,” ujarnya, Kamis (30/07).
Pengacara Etik, Muhammad Ahyar, menegaskan kliennya dalam keadaan memprihatinkan. Ia berharap permohonan tahanan kota dapat dikabulkan demi kemanusiaan. “Kondisi Bu Etik benar-benar lemah. Pihak penahan seharusnya mempertimbangkan aspek kemanusiaan,” tegasnya. (redaksi)
Baca Juga:
