Nasional – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya merespons desakan publik yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.
Respons itu diwujudkan melalui enam keputusan penting hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi pada Kamis (4/09/2025) dan diumumkan secara resmi di Kompleks Parlemen, Jumat (5/09/2025).
Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, DPR menegaskan langkah-langkah efisiensi, pemangkasan fasilitas, hingga peningkatan transparansi lembaga.
Baca Juga:
Enam keputusan DPR tersebut yaitu:
1. Menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR mulai Minggu (31/08/2025).
2. Moratorium perjalanan dinas luar negeri sejak Senin (01/09/2025), kecuali untuk undangan resmi kenegaraan.
Baca Juga:
3. Pemangkasan sejumlah fasilitas anggota, termasuk biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.
4. Penghentian hak keuangan bagi anggota DPR yang telah dinonaktifkan partai politik.
5. Instruksi kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai dalam menindaklanjuti kasus etik anggota DPR yang sedang diperiksa.
Baca Juga:
6. Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi serta kebijakan parlemen.
“Keputusan ini ditandatangani bersama oleh pimpinan DPR, yakni Ibu Puan Maharani, saya sendiri, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurijal,” ujar Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan pernyataan resmi.
Sementara itu, tuntutan rakyat dalam dokumen 17+8 berisi agenda jangka pendek hingga jangka panjang.
Baca Juga:
Beberapa poin utama di antaranya pembentukan tim investigasi independen untuk kasus korban kekerasan dalam aksi 28–30 Agustus, penghentian keterlibatan TNI dalam urusan sipil, pembebasan demonstran yang ditahan, penindakan hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan, serta penghentian kenaikan gaji dan fasilitas DPR.
Tuntutan lainnya mencakup transparansi anggaran DPR, pemeriksaan harta anggota DPR oleh KPK, sanksi tegas kepada anggota atau kader partai yang tidak etis, hingga reformasi menyeluruh terhadap DPR, partai politik, perpajakan, KPK, kepolisian, dan TNI.
Dengan lahirnya enam keputusan ini, DPR berharap dapat menjawab kritik publik sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Baca Juga:
Namun, pelaksanaan keputusan tersebut masih akan terus dipantau publik sejauh mana benar-benar menjawab aspirasi rakyat.
