Nasional – Pemerintah memastikan alokasi anggaran untuk sektor keamanan dan penegakan hukum meningkat pada tahun anggaran 2026.
Tiga lembaga, yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) akan mendapatkan total dana sebesar Rp179,4 triliun, naik dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa tambahan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan menghadapi tantangan nasional dan global yang semakin kompleks.
Baca Juga:
“Dana ini digunakan untuk memperkuat operasional, modernisasi peralatan, peningkatan kapasitas SDM, serta menjalankan program strategis masing-masing lembaga,” ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (6/09/2025).
Polri memperoleh alokasi terbesar untuk menunjang tugas pengamanan, penegakan hukum, serta pelayanan publik.
BIN akan memanfaatkan dana tambahan guna memperkuat kerja intelijen demi menjaga stabilitas dan kewaspadaan terhadap ancaman, sementara BNN akan memfokuskan penggunaan anggaran pada program pencegahan hingga pemberantasan narkotika.
Baca Juga:
Sri Mulyani menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan prioritas pemerintah untuk memperkuat stabilitas keamanan, khususnya menjelang agenda nasional besar, termasuk proses pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menegaskan, pengelolaan dana akan diawasi secara ketat agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap Polri, BIN, dan BNN dapat meningkatkan kinerja dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberantas kejahatan, sehingga mampu mendukung terwujudnya Indonesia Maju 2045.
Baca Juga:
