
Nasional – Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih melalui reshuffle kedua yang digelar di Istana Negara, Senin (8/9/2025).
Dalam perombakan kali ini, lima kementerian mengalami pergantian pimpinan, ditambah dengan pembentukan kementerian baru yang khusus mengurusi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan berbulan-bulan menjadi dasar perubahan komposisi kabinet.
“Ada lima kementerian yang berganti menteri dan satu kementerian baru, seluruhnya langsung dilantik sore ini oleh Presiden di Istana Negara,” ujarnya dalam konferensi pers.
Daftar Menteri yang Diganti
Lima posisi yang mengalami perombakan adalah:
– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: dari Budi Gunawan ke pejabat baru
– Menteri Keuangan: dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa
– Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin
– Menteri Koperasi dan UKM: dari Budi Arie Setiadi ke Ferry Juliantono
– Menteri Pemuda dan Olahraga: dari Dito Ariotedjo ke tokoh baru
Selain itu, nomenklatur baru yaitu Kementerian Haji dan Umrah resmi berdiri, setelah disahkannya revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah oleh DPR dan pemerintah pada akhir Agustus 2025.
Posisi Menteri Haji dan Umrah dipercayakan kepada Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, sementara Dahnil Anzar Simanjuntak mendampingi sebagai wakil menteri.
Upacara pelantikan yang berlangsung di Istana dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah pejabat negara.
Acara diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan surat keputusan presiden, dan pengucapan sumpah jabatan oleh para menteri.
Para tokoh yang sebelumnya terlihat hadir di Istana mengenakan kemeja putih dengan dasi biru muda, warna khas yang dipakai kabinet saat dilantik pada Oktober 2024 lalu.
Kehadiran mereka memperkuat spekulasi perombakan sejak pagi.
Sejumlah dukungan mengalir untuk Gus Irfan dan Dahnil Anzar, terutama dari kalangan DPR.
Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, menyebut kehadiran Kementerian Haji dan Umrah diharapkan menjawab berbagai persoalan teknis yang selama ini muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Dengan reshuffle ini, Prabowo menegaskan arah pemerintahannya yang ingin menghadirkan efektivitas kerja lebih tinggi sekaligus mengakomodasi kebutuhan baru masyarakat, khususnya di bidang layanan haji.