Nasional – Penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149 dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan membuka ruang fiskal yang sangat besar untuk program kerakyatan.
Dalam pernyataannya di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Hari (20/10/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa dana hasil pemulihan perkara korupsi ekspor CPO ini dapat langsung diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi rakyat.
Presiden memaparkan, angka Rp13,25 triliun setara dengan renovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia, intervensi yang akan memperbaiki mutu sarana belajar sekaligus mendukung kualitas pendidikan dasar hingga menengah.
Baca Juga:
“Rp13 triliun ini, kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih,” ujar Presiden Prabowo.
Selain sektor pendidikan, Presiden menyoroti kebutuhan lama komunitas pesisir.
Dengan asumsi Rp22 miliar per kampung, dana ini bisa membangun 600 kampung nelayan lengkap dengan fasilitas dasar yang selama ini terabaikan.
Baca Juga:
“Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar… Rp13 triliun berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” tegasnya.
Dampak sosialnya pun luas. Dengan asumsi satu kampung menampung sekitar 2.000 kepala keluarga dan rata-rata 5 jiwa per keluarga, maka program ini berpotensi menyentuh sekitar 5 juta warga.
“Lima juta orang Indonesia bisa hidup layak dengan uang yang ada di sini,” kata Presiden.
Baca Juga:
Presiden juga mendorong keberlanjutan penegakan hukum untuk mengembalikan kekayaan negara yang diselewengkan, sekaligus mempercepat kebangkitan ekonomi nasional.
“Bangsa Indonesia sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik, Indonesia akan cepat bangkit,” tandasnya.
Penyerahan uang pengganti ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum kebijakan untuk mengonversi hasil pemberantasan korupsi menjadi program nyata: perbaikan sekolah, penguatan layanan dasar pesisir, dan pengentasan ketimpangan wilayah.
Baca Juga:
Dengan desain kebijakan yang tepat, mulai dari penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan, dampak Rp13,25 triliun itu bisa hadir dalam bentuk ruang kelas yang layak, sanitasi yang memadai, dermaga yang aman, cold storage, pasar ikan higienis, hingga akses air bersih dan layanan kesehatan dasar di desa-desa pesisir.
Presiden menyebut momen ini sebagai tanda baik di tahun pertama pemerintahannya, sembari mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung yang “gigih, berani, dan bekerja keras” menyelamatkan aset negara agar kembali ke rakyat yang berhak.
Baca Juga:
