Luwu Timur – Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian (Disdagkop UKMP) Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat koordinasi (rakor) di SPBU 74.929.01 Wotu, Senin (27/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Disdagkop UKMP Senfry Oktavianus, Kepala Dinas Perikanan, Alimuddin Nasir, Kepala Desa Bawalipu, Wahyuddin, Kanit Intelkam Polsek Wotu, Jemris Mpanesi, serta perwakilan SPBU Wotu Jamal.
Rapat koordinasi ini digelar sebagai tindak lanjut atas terhentinya pelayanan pengisian BBM bagi nelayan di SPBU Wotu yang sudah terjadi selama sepekan terakhir.
Baca Juga:
Kepala Disdagkop UKMP, Senfry Oktavianus, menjelaskan bahwa permasalahan ini terjadi karena kuota BBM di SPBU Wotu belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Jumlah stok BBM yang tersedia hanya sekitar 8.000 liter per hari, sedangkan kebutuhan nelayan saja mencapai 5.400 liter. Ditambah 1.000 liter untuk kebutuhan darurat RSUD I Lagaligo Wotu, belum termasuk untuk angkutan umum dan barang,” ujar Senfry.
Ia menambahkan, kondisi tersebut semakin berat karena posisi SPBU Wotu berada di area strategis yang menjadi jalur lintasan tiga provinsi: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Baca Juga:
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihak Disdagkop UKMP telah berkoordinasi dengan SBM Pertamina Makassar.
“Kami sudah berbicara langsung dengan Pak Yoga dari Pertamina untuk menindaklanjuti persoalan ini,” tambah Senfry.
Hasilnya, Pertamina berjanji akan mengirimkan tambahan stok BBM sebanyak 16.000 liter ke SPBU Wotu sambil melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan BBM nelayan dan kendaraan umum.
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan, Alimuddin Nasir menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan seluruh surat rekomendasi BBM hanya diberikan kepada nelayan yang benar-benar berhak.
“Hasil verifikasi kami menunjukkan ada beberapa surat yang tidak sesuai, dan semuanya sudah kami tarik kembali. Surat rekomendasi hanya diberikan kepada yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan,” tegas Alimuddin.
Terkait isu pungutan liar (pungli) di SPBU, pengelola SPBU Wotu Jamal dengan tegas membantah hal tersebut.
Baca Juga:
“Tidak benar ada pungli. Kami selalu mengingatkan masyarakat agar membayar sesuai harga di dispenser. Jika ada yang meminta lebih, segera laporkan kepada saya,” tegasnya.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah bersama pihak terkait berkomitmen memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan, angkutan umum, dan layanan publik lainnya tetap terpenuhi secara adil dan transparan.
Baca Juga:
