Nasional – Pemerintah Provinsi Aceh resmi menerapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul meningkatnya intensitas banjir, tanah longsor, dan tanah bergerak yang melanda hampir seluruh wilayah kabupaten/kota.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah cepat menghadapi dampak cuaca ekstrem yang terus berlangsung dalam beberapa pekan terakhir.
Gubernur Aceh Muzakkir Manaf mengeluarkan keputusan penetapan status tanggap darurat pascabencana yang dipicu hujan deras berkepanjangan.
Baca Juga:
Penetapan ini berlaku selama 14 hari, dimulai Jumat (28/11/2025) hingga Kamis (11/12/2025). Keputusan tersebut sekaligus menjadi dasar percepatan penanganan di seluruh daerah terdampak.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan, seluruh bupati dan wali kota diminta menetapkan status siaga darurat di wilayah masing-masing serta mengaktifkan langkah mitigasi secara menyeluruh.
Upaya yang dilakukan antara lain pemetaan ulang kawasan rawan bencana, pembukaan posko siaga, penyediaan logistik darurat, hingga optimalisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Baca Juga:
“Seluruh kepala daerah diminta mengikuti data dan peringatan cuaca dari BMKG sebagai referensi utama dalam pengambilan keputusan,” ujar Muhammad MTA pada Kamis (27/11/2025).
Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat lebih dari 97 ribu warga terdampak, dengan sedikitnya 13 ribu orang mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir.
Sembilan kabupaten dilaporkan paling parah, di antaranya Bireuen, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Singkil, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Tenggara.
Baca Juga:
Di Kabupaten Bireuen, tujuh kecamatan masih terendam banjir dan aktivitas warga nyaris lumpuh. Sementara di Aceh Timur, 11 kecamatan terdampak, dengan salah satu wilayah menanggung dampak terbesar hingga 12 ribu jiwa.
Kondisi serupa juga terjadi di Langsa dan Gayo Lues akibat luapan sungai dan curah hujan ekstrem.
BPBA turut menyalurkan bantuan darurat berupa perahu karet dan ratusan jaket pelampung ke daerah terdampak sebagai bagian dari upaya evakuasi.
Baca Juga:
Selain itu, pemulihan akses jalan dan jembatan yang rusak juga menjadi prioritas utama karena beberapa jalur utama menuju Sumatera Utara dilaporkan terputus.
Plt Kepala Pelaksana BPBA, Fadmi Ridwan menegaskan pemerintah daerah harus bergerak cepat dengan membuka layanan kesehatan darurat dan mempercepat proses evakuasi warga.
“Kondisi di beberapa titik masih belum surut. Pemerintah daerah wajib bersiaga penuh dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” ungkapnya, seperti dikutip dari Kumparan.
Baca Juga:
Gangguan listrik dan jaringan komunikasi juga terjadi di sejumlah wilayah.
Pemerintah meminta masyarakat bersabar dan memastikan perusahaan penyedia layanan tengah melakukan pemulihan secara bertahap.
Selain penanganan teknis, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan mandiri dengan membersihkan saluran air, menghindari area rawan longsor, serta memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD setempat.
Baca Juga:
