Luwu – Dampak domino dari aksi unjuk rasa besar-besaran yang memblokade jalur Trans Sulawesi mulai memukul sektor pendidikan dan sosial.
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), dilaporkan lumpuh total di wilayah Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, pada Hari Selasa (27/1/2026).
Terhentinya program penyaluran makanan bagi siswa ini diduga kuat akibat terputusnya rantai distribusi logistik.
Baca Juga:
Truk-truk pengangkut bahan pangan tertahan akibat penutupan total jalur Trans Sulawesi yang dilakukan massa aksi penuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya selama beberapa hari terakhir.
Dampak nyata dirasakan langsung oleh masyarakat. Niar, salah seorang orang tua siswa di Kecamatan Bua, mengaku terkejut saat anaknya meminta disiapkan bekal makanan dari rumah.
Padahal biasanya, kebutuhan makan siang siswa sudah terpenuhi melalui program MBG di sekolah.
Baca Juga:
“Hari ini anak saya minta dibuatkan bekal. Katanya, pihak sekolah sudah menyampaikan kalau MBG tidak dibagikan hari ini,” ujar Niar.
Niar menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak sekolah, pengelola dapur MBG kehabisan stok bahan baku.
Keterbatasan pasokan akibat akses jalan yang tertutup membuat pengelola tidak dapat memproduksi makanan.
Baca Juga:
“Pihak sekolah bilang mereka sudah dapat pesan dari pengelola MBG, katanya stok bahan makanan terbatas, jadi hari ini tidak ada pembagian,” jelasnya.
Lebih jauh, Niar menduga kondisi ini berkaitan erat dengan aksi blokade jalan yang berkepanjangan.
Ia mengungkapkan bahwa dampak penutupan jalan tidak hanya mematikan program MBG, tetapi juga mulai mencekik kebutuhan rumah tangga lainnya.
Baca Juga:
“Kalau jalan Trans Sulawesi ditutup berhari-hari, pasti distribusi terganggu. Bukan cuma MBG, sembako di pasar juga mulai susah didapat,” tutur Niar.
Kelangkaan bahkan mulai merambah ke bahan bakar kebutuhan dapur.
“Sekarang bukan cuma beras atau sayur, gas LPG juga mulai langka. Ini sangat terasa bagi kami sebagai orang tua,” tambahnya dengan nada khawatir.
Baca Juga:
Terhentinya Program MBG ini memicu keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi keluarga menengah ke bawah yang sangat terbantu dengan adanya jaminan gizi anak di sekolah.
Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah taktis agar hak anak-anak mendapatkan makanan bergizi tidak menjadi korban dari dinamika politik daerah.
Baca Juga:
