Nasional – Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung menuai sorotan usai dilantik menggantikan Sri Mulyani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (08/09/2025).

Pernyataan Purbaya mengenai tuntutan 17+8 yang digaungkan mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil setelah aksi unjuk rasa besar pada akhir Agustus lalu dianggap menyinggung publik.

Saat ditanya soal hal itu, mantan Kepala LPS tersebut menyebut bahwa aspirasi 17+8 hanya mewakili sebagian kecil masyarakat.

“Itu suara sebagian kecil rakyat kita, mungkin ada yang merasa hidupnya masih terganggu, belum cukup,” ujarnya.

Ia juga menilai gelombang demonstrasi akan berkurang dengan sendirinya apabila ekonomi nasional tumbuh lebih cepat.

“Kalau ekonomi tumbuh pesat, demo itu akan hilang dengan sendirinya,” ucapnya.

Purbaya optimistis, bila pertumbuhan bisa mencapai 6–7 persen, masyarakat akan lebih sibuk bekerja dan hidup layak ketimbang turun ke jalan.

Ucapan tersebut memicu kritik dari sejumlah pihak. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai komentar Purbaya menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi masyarakat.

Menurutnya, publik menunggu langkah nyata kebijakan fiskal dari seorang menteri, bukan sekadar pernyataan.

“Pak Purba perlu tim komunikasi yang baik. Yang penting sekarang adalah kebijakan fiskal apa yang akan ditempuh,” katanya dalam sebuah diskusi, Selasa (09/09/2025).

Bhima menambahkan, pasar masih menunggu kejelasan arah RAPBN 2026, termasuk terkait reformasi pajak, evaluasi belanja pertahanan, hingga rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kritik serupa datang dari ustadz Felix Siauw melalui akun Instagramnya. Dalam salah satu unggahan reels, ia menilai pernyataan Purbaya merendahkan rakyat.

“Baru ditunjuk, belum kerja, belum ngapa-ngapain, udah bikin statemen nyebelin,” ujarnya.

Felix menyinggung pernyataan Purbaya yang menyebut aksi 17+8 hanya mewakili sebagian kecil masyarakat yang hidupnya kurang. Menurutnya, asumsi itu salah besar.

“Jadi maksudnya, kita aksi dan protes bukan karena kita peduli, sayang sama Indonesia, bukan karena perilaku pejabat yang sewenang-wenang, bukan karena kebijakan ugal-ugalan, bukan karena ketidakadilan, bukan karena hukum yang ga tegak, bukan karena korupsi. TAPI KARENA MISKIN,” kata Felix.

Ia mengutip ucapan Purbaya yang mengatakan demo akan hilang bila pertumbuhan ekonomi mencapai 6–7 persen.

Felix kemudian menambahkan, “Dia pikir semua kayak dia, yang hidupnya cuma urusan kerja dan perut? Yang kalau udah dapet duit dan dapet makan, maka nggak ada lagi nilai lebih tinggi yang perlu digapai?”

Dalam bagian lain videonya, Felix menyebut gaya komunikasi pejabat publik sering kali menyakiti masyarakat.

“Pejabat publik kita ga tau kemampuannya, tapi kebanyakan cara ngomongnya udah nyakitin orang,” katanya.

Menyadari ucapannya menimbulkan kontroversi, Purbaya kemudian menyampaikan permintaan maaf.

“Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan saya akan lebih hati-hati,” katanya usai acara serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Selasa (09/09/2025).

Ia menegaskan komitmennya untuk bekerja keras menjalankan arahan Presiden Prabowo agar pertumbuhan ekonomi segera dipercepat.

Adapun tuntutan 17+8 yang disuarakan koalisi masyarakat sipil berisi desakan jangka pendek dan panjang, mulai dari penghentian tindakan represif aparat, reformasi DPR, penegakan disiplin TNI dan Polri, jaminan upah layak, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset serta evaluasi kebijakan ekonomi.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *