Nasional – Perang di Timur Tengah yang berkembang sejak akhir Februari 2026 telah menjadi sumber guncangan eksternal baru bagi Indonesia melalui dua kanal utama: lonjakan harga energi (terutama minyak) dan memburuknya kondisi keuangan global yang mendorong arus modal keluar dari negara berkembang.
Bank Indonesia menilai perang tersebut telah menekan prospek pertumbuhan global, menaikkan tekanan inflasi global, serta memperburuk pasar keuangan global, kombinasi yang berpotensi menambah tekanan pada rupiah dan neraca eksternal Indonesia.
Dari sisi domestik, pemerintah menegaskan pasokan BBM dan LPG aman, sementara harga BBM bersubsidi dipastikan tidak naik hingga Idulfitri 2026.
Baca Juga:
Namun, pemerintah juga mengakui tantangan utama berpindah dari “stok” ke “harga” ketika harga minyak dunia melonjak tinggi, sehingga risiko rambatan ke inflasi dan beban fiskal (subsidi/kompensasi) meningkat.
Respons kebijakan yang mengemuka mencakup dua lapis: penguatan manajemen energi (efisiensi, evaluasi penggunaan BBM/gas di pembangkit dan sektor lain) serta wacana pengurangan konsumsi BBM melalui pengaturan pola kerja (WFH/pengurangan hari kerja).
Pemerintah melalui BPH Migas juga mengoperasikan Posko Nasional Sektor ESDM Ramadan–Idulfitri 2026 untuk menjaga kelancaran distribusi energi saat mobilitas mudik meningkat.
Baca Juga:
Pada sektor logistik dan maritim, risiko utama berasal dari gangguan atau pembatasan di jalur strategis seperti Selat Hormuz yang berdampak pada premi asuransi, biaya angkut, dan reliabilitas rantai pasok global.
UNCTAD memperingatkan efek domino gangguan pelayaran di Selat Hormuz terhadap pasar energi, transportasi maritim, dan rantai pasok global.
Bank Indonesia menyebut perang di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global, terutama melalui lonjakan harga minyak yang berdampak negatif pada rantai pasok perdagangan antarnegara, menekan pertumbuhan global, serta meningkatkan tekanan inflasi global.
Baca Juga:
Dalam pembacaan BI, memburuknya kondisi global juga memicu penguatan dolar AS, kenaikan yield US Treasury, dan arus modal keluar dari emerging markets.
Kementerian ESDM mengaitkan lonjakan harga minyak dunia dengan ketegangan geopolitik/perang di kawasan tersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, “kondisi yang terjadi di global akibat dampak dari perang Iran versus Israel dan Amerika” telah membawa harga minyak dunia melampaui USD100/barel, sementara persoalan Indonesia “sekarang tinggal di masalah harga.”
Baca Juga:
Bagi Indonesia, transmisi dampak paling cepat terjadi melalui: (a) harga BBM/biaya energi (langsung maupun melalui fiskal), (b) nilai tukar dan biaya pendanaan (arus modal dan sentimen risiko), (c) biaya logistik dan ketepatan waktu pengiriman barang (rerouting kapal, asuransi, hambatan pelayaran), serta (d) implikasi sosial, mulai dari kekhawatiran publik sampai perlindungan WNI dan pekerja/mahasiswa di kawasan terdampak.
Kementerian ESDM menetapkan ICP (Indonesian Crude Price) Februari 2026 sebesar USD68,79/barel, naik USD4,38 dari Januari 2026 (USD64,41/barel), dan menilai kenaikan dipengaruhi risiko geopolitik yang berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia serta dinamika aktivitas militer di kawasan strategis yang memengaruhi jalur distribusi energi global.
“Kenaikan ICP pada Februari 2026 dipengaruhi… meningkatnya risiko geopolitik…,” ucap Dirjen Migas Laode Sulaiman seperti dimuat dalam rilis ESDM.
Baca Juga:
Pemerintah menahan harga BBM bersubsidi setidaknya hingga Idulfitri 2026.
“Tak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi,” kata Bahlil saat konferensi pers, seraya menegaskan pasokan BBM terjamin sampai Lebaran.
Di sisi lain, penyesuaian BBM nonsubsidi telah terjadi per 1 Maret 2026 dan kemudian stabil sepanjang pertengahan Maret menurut laporan harga BBM di SPBU (misal untuk DKI Jakarta, Pertamax tercatat Rp12.300/liter pada 17 Maret 2026).
Baca Juga:
Dari perspektif inflasi, BI menilai lonjakan harga minyak dunia meningkatkan tekanan inflasi global dan mempersempit ruang pelonggaran moneter global.
Di domestik, BI mencatat inflasi IHK Februari 2026 sebesar 4,76% (yoy) dan menegaskan sasaran inflasi 2026–2027 berada pada 2,5±1%.
Pernyataan BI menekankan bahwa prospek harga komoditas global yang meningkat perlu diantisipasi karena dapat menaikkan tekanan inflasi ke depan.
Baca Juga:
Pemerintah dan regulator energi menekankan stok energi aman.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut cadangan BBM nasional berada di kisaran 27–28 hari, serta meminta publik menghindari panic buying.
BPH Migas, selaku Ketua Posko Nasional Sektor ESDM RAFI 2026 (12–31 Maret 2026), menyampaikan kesiapsiagaan infrastruktur distribusi: 125 terminal BBM, 7.885 SPBU, dan 72 DPPU (depot pengisian pesawat).
Baca Juga:
“Ketersediaan BBM… lebih dari cukup… kurang lebih 30 hari,” ucap Wamen ESDM Yuliot seperti dimuat di situs resmi BPH Migas.
Di level rapat kabinet, Menteri ESDM juga melaporkan rincian cadangan untuk beberapa jenis BBM (mis. RON 90 sekitar 24,39 hari; RON 92 sekitar 28 hari; RON 98 sekitar 31 hari; avtur 38 hari) dan menyebut dinamika rantai distribusi LPG global.
Ia menyatakan impor LPG Indonesia “70–72 persen” dari AS dan “20%” dari Timur Tengah, serta pemerintah menyiapkan skenario tambahan pasokan dari negara lain, termasuk Australia.
Baca Juga:
BI memberi sinyal bahwa guncangan perang dapat mengganggu perdagangan dan neraca eksternal. BI mencatat neraca perdagangan Januari 2026 surplus USD1,0 miliar (lebih rendah dari Desember 2025 USD2,5 miliar) karena perlambatan permintaan dunia terhadap ekspor nonmigas.
BI juga mengingatkan naiknya harga minyak global dapat memperlebar defisit transaksi berjalan menuju batas atas kisaran defisit 0,9% sampai 0,1% dari PDB.
Selain itu, BI melaporkan pada Maret 2026 terjadi net outflows portofolio sebesar USD1,1 miliar, dipicu meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat perang. Kondisi ini memperkuat alasan BI mempertahankan BI-Rate 4,75% sambil memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah.
Baca Juga:
Arahan penghematan energi datang dari level tertinggi.
Presiden Prabowo menyampaikan opsi pengurangan hari kerja dan kerja dari rumah sebagai bagian langkah penghematan energi.
“Banyak bekerja dari rumah, efisiensi. Kita menghemat BBM…,” ujar Prabowo saat konferensi pers, sebagaimana dimuat dalam rilis ESDM.
Baca Juga:
Menindaklanjuti arahan itu, Kementerian ESDM menyatakan melakukan peninjauan berbagai sektor pengguna BBM (termasuk pembangkitan listrik) dan memperkuat pemanfaatan energi alternatif seperti gas.
“Arahan dari Presiden Prabowo, kita lakukan efisiensi… kita melihat bagaimana penggunaan BBM untuk pembangkit… penggunaan gas…,” ucap Wamen ESDM Yuliot saat bertemu media.
Selain wacana di level presiden, pemerintah menyatakan menyiapkan efisiensi di berbagai sektor.
Baca Juga:
Kemenko Perekonomian menyebut pemerintah menyiapkan langkah antisipasi dan efisiensi, termasuk skenario WFH “satu hari dalam seminggu” untuk ASN guna menekan konsumsi BBM dan biaya transportasi.
Gangguan pelayaran di choke point Timur Tengah, terutama Selat Hormuz, berpotensi memicu lonjakan biaya logistik global melalui kenaikan premi asuransi, perubahan rute, serta ketidakpastian jadwal kapal.
UNCTAD menyatakan gangguan lalu lintas maritim di Selat Hormuz memicu kekhawatiran efek domino terhadap pasar energi, transportasi maritim, dan rantai pasokan global.
Baca Juga:
Efek tidak langsung bagi Indonesia muncul dari dua arah.
Pertama, komponen impor energi (minyak/LPG) dapat terdampak bila suplai atau pengapalan dari kawasan berisiko meningkat biaya atau tertahan.
Kedua, arus perdagangan Indonesia (ekspor-impor nonmigas) berpotensi terkena kenaikan freight cost dan waktu tempuh lebih panjang apabila perusahaan pelayaran memilih rute alternatif untuk menghindari kawasan konflik.
Baca Juga:
Contoh penyesuaian rute pelayaran global di masa eskalasi konflik disebutkan dalam laporan media nasional, termasuk kecenderungan perusahaan pelayaran menunda atau mengalihkan rute guna mengurangi risiko di kawasan rawan.
Dari sisi kesiapan domestik, Kemenhub, melalui unit perhubungan laut, memiliki mandat dan perangkat peningkatan keselamatan/keamanan navigasi di jalur-jalur strategis Indonesia seperti Selat Malaka dan Selat Singapura, yang dapat semakin penting bila kepadatan lintas kapal meningkat akibat penyesuaian rute global.
Kemenhub juga pernah menyiapkan skema pemisahan alur laut (Traffic Separation Scheme/TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok untuk menjamin keselamatan pelayaran pada alur internasional.
Baca Juga:
Dampak paling nyata pada diaspora/komunitas terlihat pada langkah perlindungan WNI di Iran.
Pemerintah melalui Kemlu memfasilitasi evakuasi bertahap 32 WNI dari Iran, dan Setneg merinci komposisi WNI gelombang pertama (pekerja, pengajar/jurnalis, pelajar/mahasiswa, PMI, dan turis).
Kemlu juga mengumumkan evakuasi tahap pertama dimulai 6 Maret 2026 melalui Azerbaijan. “Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap… melalui Azerbaijan,” ucap Plt. Direktur Pelindungan WNI Kemlu Heni Hamidah saat bertemu media.
Baca Juga:
Terkait dinamika maritim, laporan media menyebut Kemlu/KBRI melakukan komunikasi dengan otoritas Iran untuk memastikan keamanan dua kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz; isu ini memperlihatkan bahwa dampak perang tidak hanya berupa harga minyak, tetapi juga risiko operasional rantai pasok energi Indonesia di laut.
Di ranah opini publik, dua sinyal menonjol adalah mobilisasi aksi dan pembentukan persepsi melalui media sosial.
Reuters melaporkan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar AS di Jakarta pada 9 Maret 2026 yang memprotes serangan Israel ke Iran, menunjukkan resonansi konflik di ruang publik domestik.
Baca Juga:
Dari sisi survei opini, GoodStats melaporkan hasil survei 8–11 Maret 2026 (540 responden) yang menemukan mayoritas responden cenderung mendukung Iran (51%), serta 96% responden menilai konflik akan berdampak terhadap kondisi di Indonesia, dengan kekhawatiran terbesar pada harga energi/BBM dan stabilitas ekonomi.
Temuan ini berguna sebagai indikator persepsi, namun perlu dibaca dengan kehati-hatian representativitas karena komposisi responden didominasi Gen Z (86%).
GoodStats juga mencatat media sosial menjadi sumber informasi utama terkait konflik (40,32%), di atas media online nasional (21,65%).
Baca Juga:
Pola ini relevan bagi pemerintah/industri dalam mengelola komunikasi risiko agar tidak memicu kepanikan publik.
