Opini – Kritik mahasiswa terhadap mahalnya biaya kuliah dibalas dengan ancaman pelaporan oleh rektor Universitas Riau, menjadi potret buram dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Meski laporan tersebut dicabut, masalah utama tetap ada: biaya kuliah yang semakin mencekik dan represi terhadap suara kritis di kampus.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Unri. Banyak kampus lain yang berusaha membungkam kritik mahasiswa, mulai dari pembatalan diskusi hingga intimidasi aktivis. Sikap anti-kritik ini bertentangan dengan semangat akademik dan intelektualisme yang seharusnya dijunjung tinggi di lingkungan kampus.
Mahasiswa yang terbebani biaya kuliah tinggi cenderung kehilangan keberanian untuk bersuara kritis. Mereka lebih memilih diam dan fokus mencari cara agar tidak dikeluarkan dari kampus karena tidak mampu membayar. Kondisi ini membuat mereka kehilangan independensi dan mudah dikendalikan oleh otoritas kampus atau pihak lain yang menawarkan bantuan bersyarat.
Baca Juga:
Akibatnya, mahasiswa menjadi pragmatis dan kehilangan idealisme. Mereka hanya fokus pada kelulusan dan mencari pekerjaan secepat mungkin. Tradisi intelektualisme yang seharusnya menjadi pondasi pendidikan tinggi pun terancam putus.
Ironisnya, di tengah kesulitan mahasiswa membayar uang kuliah, pemerintah justru berencana menggratiskan makan siang dengan biaya ratusan triliun rupiah. Padahal, yang dibutuhkan masyarakat miskin bukanlah makan siang gratis, melainkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk membuka peluang kerja dan keluar dari kemiskinan.
Data menunjukkan bahwa lulusan SD, SMP, dan SMA sulit mendapatkan pekerjaan layak. Sementara itu, hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tinggi karena biaya yang mahal. Jika pemerintah serius ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, seharusnya anggaran ratusan triliun untuk makan siang gratis dialihkan untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang murah atau bahkan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga:
Kasus Unri hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar dalam pendidikan tinggi Indonesia. Dibutuhkan reformasi menyeluruh untuk menciptakan sistem pendidikan yang demokratis, terjangkau, dan berpihak pada kepentingan rakyat.(renon)
