Nasional – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai lembaga survei nasional merilis hasil evaluasi publik dengan temuan beragam.
Meski mayoritas masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan, kelompok masyarakat terdidik justru menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih rendah dan sikap yang semakin kritis.
Survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia, Algoritma Research & Consulting, Indonesia Political Opinion (IPO), dan Median antara akhir September hingga pertengahan Oktober 2025 menunjukkan rata-rata tingkat kepuasan publik nasional berada di kisaran 68–78 persen.
Baca Juga:
Namun, menurut Algoritma Research & Consulting, kepuasan tertinggi masih didominasi kelompok masyarakat menengah ke bawah, sedangkan kalangan berpendidikan dan melek informasi hanya menunjukkan tingkat kepuasan 44,7 persen.
“Publik masih memberi waktu bagi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk membuktikan hasilnya. Namun kelompok kritis ingin bukti nyata, bukan sekadar retorika,” ujar Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Algoritma, Rabu (22/10/2025), seperti dikutip dari kuninganmass.
Dari seluruh program yang dijalankan, Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai kebijakan paling dikenal publik.
Baca Juga:
Survei Algoritma mencatat popularitas MBG mencapai 63,2 persen, sementara Poltracking menilai program ini menjadi salah satu alasan utama masyarakat merasa puas terhadap pemerintah.
Lembaga Median bahkan mencatat 63,9 persen responden puas terhadap MBG, meski sebagian menginginkan perbaikan kualitas setelah munculnya sejumlah kasus keracunan dan kritik soal pengelolaan dapur.
“Program MBG berhasil mencuri perhatian publik dan menjadi simbol populisme pemerintahan Prabowo–Gibran. Namun, pengawasan pelaksanaannya harus ketat agar tidak berubah menjadi beban politik,” kata Fajar Nursahid, Direktur Riset Algoritma.
Baca Juga:
Selain MBG, program perumahan rakyat, bantuan pendidikan gratis, serta penguatan industri pertahanan juga mendapat respons positif dari publik, terutama di kalangan masyarakat perkotaan.
Survei IPO menunjukkan 73 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional dalam keadaan baik dan cukup baik, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebanyak 67 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo, sementara 81 persen mengaku percaya terhadap kepemimpinannya.
Baca Juga:
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, mengatakan mayoritas masyarakat mulai merasakan dampak positif dari stabilitas ekonomi, terutama lewat peningkatan daya beli dan akses bantuan sosial.
“Kebijakan ekonomi pemerintah mulai dirasakan masyarakat kelas bawah. Ini menjadi modal sosial yang kuat untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik,” ujarnya, seperti dilansir dari Voi.
Meski begitu, catatan kritis tetap muncul. Menurut Algoritma, pengangguran (49 persen) dan harga sembako mahal (62 persen) masih menjadi keluhan utama masyarakat.
Baca Juga:
Isu pemberantasan korupsi (36 persen) juga tetap menjadi prioritas publik yang belum dianggap maksimal ditangani pemerintah.
Dari sisi geografis, Poltracking mencatat tingkat kepuasan tertinggi terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran datang dari Jawa Timur (85,4 persen) dan Kalimantan (83,9 persen), diikuti Sumatera (83,2 persen) dan Jawa Barat (78,7 persen).
Sementara itu, survei Median menempatkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri paling disukai publik, disusul Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menkdikasmen Abdul Muti, Mentan Andi Amran Sulaiman, dan Menpora Erick Thohir.
Baca Juga:
Peneliti Median, Ade Irfan, menilai apresiasi tinggi terhadap jajaran menteri menjadi cerminan kepercayaan publik pada tim ekonomi dan sosial pemerintah.
“Publik menilai kerja kabinet cukup solid, terutama dalam menjaga harga bahan pokok dan memperkuat ketahanan pangan,” jelasnya.
Secara umum, keempat lembaga survei sepakat bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan fase konsolidasi dan pengujian legitimasi publik.
Baca Juga:
Pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan, namun ditantang untuk membuktikan efektivitas kebijakan secara nyata di tahun-tahun berikutnya.
“Popularitas program memang penting, tapi rakyat kini menunggu hasil nyata. Tahun kedua akan menjadi ujian apakah kepercayaan tinggi ini bisa dipertahankan,” kata Aditya Perdana.
Baca Juga:
