Nasional – Rentetan bencana melanda dua wilayah di Indonesia pada awal Februari 2026.
Di wilayah barat, Kabupaten Aceh Barat menghadapi eskalasi serius kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sementara di wilayah tengah, insiden ledakan kapal mengguncang aktivitas maritim di Kota Makassar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat resmi menaikkan level kewaspadaan dengan menetapkan status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.
Baca Juga:
Keputusan krusial ini diambil menyusul meluasnya amukan si jago merah yang kini telah melahap area seluas 57,7 hektare (Ha).
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, dalam keterangan resminya pada Selasa (03/02/2026), menegaskan bahwa status darurat ini berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 28 Januari hingga 10 Februari 2026.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 81 Tahun 2026 serta diperkuat dengan pembentukan Komando Tanggap Darurat melalui SK Nomor 86 Tahun 2026.
Baca Juga:
“Berdasarkan pemantauan lapangan dan kajian BPBD, sebaran api kian masif dan berpotensi merusak ekosistem serta kesehatan warga. Kita butuh akselerasi penanganan yang terintegrasi,” ujar Tarmizi, dikutip dari Antara.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merinci sebaran titik api yang mengepung tujuh kecamatan.
Wilayah terparah mencakup Kecamatan Johan Pahlawan dengan total lahan terbakar di Desa Suak Raya, Lapang, dan Suak Nie mencapai 30 Ha.
Baca Juga:
Selain itu, api juga menjalar di Kecamatan Kaway XVI (11,5 Ha), Bubon (10,2 Ha), serta titik-titik lain di Meureubo, Woyla, Woyla Barat, dan Pante Ceureumen.
Dampak karhutla mulai melumpuhkan aktivitas warga. Kabut asap pekat memaksa otoritas setempat meliburkan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Desa Suak Raya demi melindungi kesehatan siswa.
Tarmizi juga menyoroti kerugian ekonomi yang signifikan akibat rusaknya lahan perkebunan produktif milik masyarakat.
Baca Juga:
Guna menanggulangi krisis ini, Komando Tanggap Darurat yang dibentuk diberi mandat penuh untuk memobilisasi sumber daya, melakukan evakuasi, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
“Tim ini bertanggung jawab langsung kepada Bupati untuk memastikan operasi pemadaman berjalan efektif, cepat, dan efisien,” tegas Tarmizi.
Baca Juga:
