Internasional – Lanskap politik Amerika Latin berubah drastis dalam hitungan jam.

Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan telah mengambil alih kendali pemerintahan Venezuela untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Langkah agresif ini diambil menyusul suksesnya operasi militer senyap yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, beserta Ibu Negara, Cilia Flores.

Presiden AS Donald Trump, dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Florida, pada Sabtu (03/01/2026), menegaskan bahwa Washington tidak akan membiarkan kekosongan kekuasaan di Caracas diisi oleh pihak yang salah.

“Kami akan menjalankan negara itu sampai pada saat kami dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana. Kami tidak ingin menyerahkannya kepada orang lain dan kembali ke situasi buruk yang sama,” tegas Trump, dikutip dari Liputan6.

Penangkapan Maduro bukanlah operasi sembarangan.

Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Caine, mengungkapkan bahwa misi ini diberi sandi “Operation Absolute Resolve” (Operasi Tekad Mutlak).

Operasi ini merupakan puncak dari latihan intensif dan pengintaian selama berbulan-bulan.

Eksekusi dilakukan pada Sabtu dini hari di tengah kegelapan total ibu kota Caracas.

Trump menyebut, pihaknya menggunakan kemampuan khusus untuk memadamkan lampu-lampu di sebagian besar kota guna memuluskan pergerakan pasukan.

Unit yang diterjunkan adalah Delta Force, pasukan elite Angkatan Darat AS yang memiliki rekam jejak dalam misi-misi berisiko tinggi, termasuk operasi yang menewaskan pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi pada 2019.

Pasukan khusus ini dilaporkan menarik Maduro dan istrinya langsung dari kamar tidur mereka sebelum menerbangkannya ke luar wilayah Venezuela.

“Tidak ada negara di dunia yang dapat mencapai apa yang dicapai AS. Seluruh kapasitas militer Venezuela dibuat tidak berdaya dalam waktu singkat,” klaim Trump dengan bangga.

Ia juga memastikan bahwa operasi ini berjalan sangat presisi tanpa ada satu pun personel AS yang tewas atau peralatan tempur yang hilang.

Saking suksesnya serangan gelombang pertama ini, Trump membatalkan rencana serangan gelombang kedua yang sebelumnya telah disiapkan jika perlawanan sengit terjadi.

Dasar hukum penangkapan ini merujuk pada dakwaan Kementerian Kehakiman AS tahun 2020.

Maduro, beserta istri dan putranya, dituduh terlibat dalam skema “narkoterorisme”, perdagangan kokain, kepemilikan senjata ilegal, serta mengubah institusi negara menjadi sarana korupsi pribadi.

Senator Partai Republik, Mike Lee, melalui platform X, menjelaskan bahwa ia telah mendapat konfirmasi dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahwa Maduro ditangkap untuk diadili di pengadilan AS.

Lee menyebut tindakan presiden ini kemungkinan dilindungi oleh Pasal II Konstitusi AS sebagai upaya melindungi personel Amerika dari ancaman nyata, meski sebelumnya ia sempat mempertanyakan legalitas serangan tanpa deklarasi perang.

Pasca penangkapan, agenda besar AS selanjutnya adalah pemulihan ekonomi Venezuela yang berbasis minyak.

Trump secara terang-terangan menyatakan akan memberi wewenang penuh kepada raksasa minyak AS untuk masuk ke negara tersebut.

“Kami akan melibatkan perusahaan-perusahaan minyak AS yang sangat besar untuk masuk ke sana, menghabiskan miliaran dolar, dan memperbaiki infrastruktur yang rusak parah,” ujar Trump.

Langkah ini diklaim bertujuan agar Venezuela bisa kembali menghasilkan uang, namun di bawah pengawasan ketat Washington hingga transisi kekuasaan dianggap selesai.

Saat ini, Maduro dan istrinya berada dalam tahanan otoritas AS dan tengah menunggu proses peradilan atas serangkaian dakwaan berat yang menanti mereka.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *