Nasional – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan yang dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan itu telah diterima pimpinan DPR dan dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Pengajuan dilakukan dalam rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga:
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin rapat tersebut mengonfirmasi bahwa seluruh delapan fraksi telah mengirimkan perwakilan untuk menyampaikan dokumen pengusulan HMP.
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan, sebagaimana dikutip dari ANTARA, Rabu (11/11/2026).
Menurut Saan, jumlah pengusul telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Baca Juga:
Pimpinan DPR pun menerima dokumen pengajuan tersebut untuk diproses melalui mekanisme kelembagaan.
“Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Saan.
Berdasarkan data yang disampaikan pimpinan DPR, sebanyak 120 anggota yang menandatangani usulan HMP berasal dari seluruh fraksi partai politik di parlemen.
Baca Juga:
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyumbang jumlah pengusul terbanyak dengan 28 anggota, disusul Fraksi Partai NasDem sebanyak 19 anggota.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrat masing-masing menyertakan 18 anggota.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyumbang 14 anggota, sedangkan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra masing-masing 11 anggota.
Baca Juga:
Adapun Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyertakan satu anggota sebagai pengusul.
Dokumen pengajuan tersebut disampaikan melalui perwakilan masing-masing fraksi dalam rapat yang berlangsung di Ruang Komisi VIII DPR RI.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut hampir 50 anggota dewan telah menandatangani pengusulan HMP.
Baca Juga:
Jumlah tersebut kemudian bertambah hingga mencapai 120 anggota ketika dokumen resmi diserahkan kepada pimpinan DPR.
Saan Mustopa mengatakan usulan HMP akan diteruskan melalui rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Menurutnya, rapat paripurna terdekat dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).
Baca Juga:
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen.
Ia menjelaskan bahwa pimpinan DPR akan memproses dokumen tersebut melalui rapat pimpinan dan Bamus atau rapat konsultasi yang menggantikan fungsi Bamus.
Tahapan tersebut diperlukan sebelum usulan HMP dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:
Meski sudah diterima pimpinan DPR, pengajuan oleh 120 anggota belum berarti penggunaan HMP telah disetujui sebagai keputusan resmi lembaga.
Saan menjelaskan bahwa materi HMP yang diajukan para anggota DPR berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Para pengusul merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 yang mengatur penggunaan HMP terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk apabila dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Baca Juga:
Pengusulan itu tidak terlepas dari perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan yang ditetapkan pada Jumat (30/10/2026) tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Baca Juga:
Salinan lengkap putusan MA kemudian tersedia untuk publik pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan tidak cukup menunjukkan bukti kelulusan dari jenjang pendidikan yang dipersyaratkan.
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen kelulusan yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.
Baca Juga:
Namun, MK tidak mengabulkan permohonan pemberhentian Gibran karena para pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga permohonan tidak dapat diterima.
Perkembangan putusan kedua lembaga tersebut menjadi bagian dari argumentasi para anggota DPR yang mengusulkan penggunaan HMP.
Meski demikian, pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak dengan sendirinya mengakibatkan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.
Baca Juga:
Proses tersebut tetap harus melalui mekanisme konstitusional.
Sebelum pengajuan HMP diterima pimpinan DPR, Gibran telah memberikan tanggapan mengenai polemik dokumen pendidikannya.
Dalam keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Gibran menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait persoalan tersebut.
Baca Juga:
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran.
Gibran juga menyampaikan keinginannya untuk memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum, termasuk dengan menunjukkan dokumen pendidikan yang dimilikinya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan pemerintah menghormati hak konstitusional DPR untuk menggunakan mekanisme pengawasan yang diatur dalam perundang-undangan.
Baca Juga:
Berdasarkan Pasal 210 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Hak Menyatakan Pendapat dapat diusulkan oleh sedikitnya 25 anggota DPR.
Namun, agar usulan tersebut menjadi hak resmi DPR, diperlukan persetujuan rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR, dengan dukungan minimal dua pertiga anggota yang hadir.
Dalam konteks usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden, ketentuan Pasal 7B UUD 1945 juga mengatur tahapan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga:
Apabila DPR menyetujui pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat jabatan, pendapat tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, diadili, dan diputus oleh MK.
Jika MK mengabulkan pendapat DPR, proses pemberhentian masih harus dilanjutkan melalui mekanisme pengambilan keputusan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dengan demikian, pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR merupakan langkah awal yang telah memenuhi syarat jumlah pengusul, tetapi belum menjadi keputusan pemakzulan.
Baca Juga:
Kelanjutan proses tersebut kini akan ditentukan melalui tahapan di DPR, termasuk rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026).
