Nasional – Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di DPR RI. Hampir 50 anggota dewan dari sejumlah fraksi disebut telah menandatangani dokumen pengusulan hak konstitusional tersebut.
Perkembangan itu mencuat bersamaan dengan pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan dewan telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan sejumlah anggota DPR untuk mengusulkan HMP.
Baca Juga:
Namun, Puan menyatakan pimpinan DPR belum mengambil keputusan mengenai penggunaan hak tersebut dan akan terlebih dahulu mempelajari mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” ujar Puan, dikutip dari keterangan resmi DPR RI yang dipublikasikan melalui laman dpr.go.id, Selasa (10/11/2026).
Menurut Puan, setiap usulan penggunaan hak konstitusional DPR harus melalui prosedur yang telah diatur dalam konstitusi dan tata tertib lembaga legislatif.
Baca Juga:
Pimpinan DPR juga akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan anggota dewan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Puan meminta semua pihak menunggu perkembangan resmi mengenai pengusulan HMP tersebut.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan jumlah anggota dewan yang mendukung pengusulan HMP terus bertambah.
Baca Juga:
Menurut Mardani, hampir 50 legislator dari berbagai fraksi telah membubuhkan tanda tangan pada dokumen pengusulan.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani, sebagaimana dikutip dari detikNews, Selasa (10/11/2026).
Mardani menyebut dokumen tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.
Baca Juga:
“Surat sudah disampaikan ke pimpinan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut tidak hanya berasal dari Fraksi PKS, tetapi melibatkan anggota DPR dari sejumlah fraksi lain.
Sebelumnya, Mardani memperlihatkan dokumen berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat” yang memuat tanda tangan anggota DPR serta penjelasan mengenai dasar pengusulannya.
Baca Juga:
Dalam dokumen awal yang diperlihatkan, terdapat 12 nama anggota DPR yang telah menandatangani usulan tersebut.
Mardani kemudian menyebut jumlahnya terus bertambah hingga hampir 50 orang.
Meski demikian, daftar lengkap seluruh anggota DPR yang diklaim telah menandatangani usulan tersebut belum diumumkan secara menyeluruh kepada publik.
Baca Juga:
Pengusulan HMP ini berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perdebatan setelah munculnya perkembangan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Para pengusul ingin persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional DPR.
Di tengah klaim pengusul mengenai penyerahan dokumen, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memberikan keterangan berbeda mengenai status administrasi pengajuan HMP.
Baca Juga:
Saan menyatakan hingga Selasa (10/11/2026) malam, pimpinan DPR belum menerima pengajuan formal yang dapat diproses dalam pembahasan internal.
“Sampai hari ini kita belum menerima usulan, inisiatif HMP dari anggota. Jadi sampai hari ini kita belum,” kata Saan, sebagaimana dikutip dari Liputan6.
Menurut Saan, belum ada pembicaraan di tingkat pimpinan DPR untuk membahas penggunaan HMP terkait Gibran.
Baca Juga:
Apabila dokumen pengusulan resmi diterima, pimpinan DPR akan meneliti argumentasi, dasar hukum, jumlah anggota pengusul, serta keterwakilan fraksi.
Hasil kajian tersebut selanjutnya dapat dibawa ke rapat pimpinan sebelum diteruskan kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk menentukan agenda berikutnya.
Dengan demikian, terdapat perbedaan antara keterangan Mardani yang menyebut surat telah disampaikan dan pernyataan Saan mengenai belum diterimanya pengajuan formal oleh pimpinan DPR.
Baca Juga:
Puan sendiri baru mengonfirmasi penerimaan laporan terkait pengumpulan dukungan, bukan keputusan untuk mengesahkan penggunaan HMP.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menyatakan belum mengambil keputusan mengenai dukungan terhadap penggunaan HMP.
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan hingga Selasa (10/11/2026) pagi belum ada anggota fraksinya yang diketahui ikut menandatangani dokumen pengusulan tersebut.
Baca Juga:
Gerindra berencana membahas persoalan itu melalui rapat internal setelah pembukaan masa persidangan DPR.
Menurut Kamrussamad, polemik yang berkembang harus disikapi secara serius dengan tetap memperhatikan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Sikap masing-masing fraksi akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelanjutan usulan HMP di parlemen.
Baca Juga:
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan menghormati proses politik yang berlangsung di DPR.
Prasetyo menilai penggunaan hak konstitusional merupakan bagian dari kewenangan lembaga legislatif yang harus dihormati.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga:
Menurutnya, dinamika mengenai HMP menjadi bagian dari proses politik yang pelaksanaannya bergantung pada mekanisme dan keputusan DPR.
Pemerintah menghormati hak anggota dewan untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, Hak Menyatakan Pendapat dapat diusulkan oleh sedikitnya 25 anggota DPR.
Baca Juga:
Meski jumlah pengusul telah memenuhi ambang batas minimum, pengajuan tersebut tidak secara otomatis menjadi keputusan resmi DPR.
Usulan HMP baru dapat disetujui melalui rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR, dengan persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir.
Apabila HMP digunakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum atau persoalan persyaratan jabatan presiden maupun wakil presiden, prosesnya harus mengikuti ketentuan Pasal 7B UUD 1945.
Baca Juga:
Dalam mekanisme tersebut, DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus.
Apabila MK menyatakan dugaan yang diajukan terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui tahapan konstitusional yang berlaku.
Baca Juga:
