Nasional – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya dan pasangan calon nomor urut 03 tidak hanya menghadapi intimidasi selama Pemilu 2024, tetapi juga mengalami serangkaian upaya untuk merusak suara mereka.
Dalam wawancara pada Minggu (17/3/2024), Hasto menyebutkan bahwa intimidasi tersebut merupakan bagian dari sebuah operasi yang ditujukan tidak hanya kepada pasangan Ganjar-Mahfud, tetapi juga terhadap PDIP secara keseluruhan.
Hasto menyoroti pengaruh distribusi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang telah terbukti memengaruhi preferensi pemilih. Menurutnya, survei yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa hampir 51 juta pemilih terpengaruh oleh bansos dengan nilai mencapai Rp 496 triliun.
Baca Juga:
Tidak hanya itu, Hasto juga menyebutkan adanya mobilisasi aparat dan menteri untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Pengerahan dari aparat aparat negara yang seharusnya netral seperti TNI dan Polri, kemudian menteri-menteri yang juga punya kekuatan struktural menteri agama, menteri perdagangan, kemudian menteri BUMN semua diupayakan untuk kegiatan elektoral,” tegasnya seperti dikutip dari Liputan6.
Sebelumnya, Hasto telah menyinggung adanya laporan yang diajukan oleh Indonesia Police Watch (IPW) terhadap mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan seorang mantan Direktur Utama Bank Jawa Tengah yang diidentifikasi dengan inisial S. Keduanya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan gratifikasi.
Baca Juga:
Hasto juga menyoroti intimidasi yang dialami oleh pihak-pihak yang berusaha mengungkap kecurangan dalam Pemilu 2024. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri sebuah diskusi dengan tema “Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi” yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok (7/3/2024).
Menurut Hasto, pihak yang berupaya memperjuangkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 kini menghadapi intimidasi dengan memanfaatkan instrumen hukum. Dia juga menyoroti kasus Ganjar Mahfud, calon presiden nomor urut 03, yang mengusulkan penggunaan hak angket dan kemudian dilaporkan ke KPK sebagai bagian dari intimidasi yang dialami.
“Bagaimana perlawanan secara terukur itu, ya, kita lihat bagaimana reaksinya, aksi dan reaksinya, baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan ke KPK,” ujar Hasto, yang juga merupakan alumnus Universitas Pertahanan (Unhan).(ren)
Baca Juga:
