Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus Monitoring dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2024 di aula Andi Kambo, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Selasa (2/7/2024).
High Level Meeting TP2DD ini dihadiri Pj Bupati Luwu, Muh. Saleh, bersama unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Luwu.
Dalam arahannya, Muh. Saleh mengharapkan perhatian serius dari seluruh Kepala OPD pengelola PAD terhadap capaian realisasi PAD terhitung sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2024.
Menurutnya, perlu adanya langkah-langkah strategis dalam percepatan penerimaan PAD, sehingga terjadi peningkatan PAD setiap tahunnya.
“Masalah bagi kita memang terkait dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran kita ini masih bertumpu kepada dana transfer dari pusat. Ini yang harus kita dorong terus bagaimana mengoptimalkan sumber-sumber potensi PAD yang ada di Kabupaten Luwu. Jika sumber PAD ini bisa kita optimalkan, seluruh potensi yang ada, 200 miliar pun bisa kita targetkan di tahun 2025,” tutur Muh. Saleh.
Muh. Saleh mengingatkan bahwa realisasi pajak dan retribusi menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing Kepala OPD pengelola PAD, serta Camat dan Kepala Desa terkait dengan PBB P2.
“Saya mengharapkan rapat monitoring dan evaluasi pertama kita di tahun anggaran 2024 ini bisa dijadikan motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja terkait dengan realisasi pajak dan retribusi. Masih ada beberapa OPD yang capaiannya di bawah 50% hingga bulan Juni. Kepada OPD yang 100% capaiannya, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi,” kata Muh. Saleh.
Dijelaskan bahwa jika pengelolaan PAD tertib dan sesuai dengan target, tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat luas terhadap pembangunan Kabupaten Luwu.
Perlu ada komitmen bersama dalam merealisasikan target PAD. Untuk itu, seluruh OPD pengelola PAD, Camat, Lurah, dan Kepala Desa harus senantiasa memantau kinerja para kolektor pajak dan retribusi daerah, mengintensifkan pemungutan sehingga target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Masyarakat wajib pajak juga kini dipermudah dengan diimplementasikannya elektronifikasi transaksi.
Melalui kerja sama antara pemerintah daerah dengan Bank Sulselbar, Bank Mandiri, PT. Pos Indonesia, serta berbagai outlet ritel seperti Indomaret, dan melalui layanan mobile banking, pemerintah telah memperluas opsi pembayaran untuk masyarakat.
“Dengan memanfaatkan teknologi QRIS, baik statis maupun dinamis, serta QRIS mobile yang melakukan pelayanan jemput bola ke kecamatan dan nantinya akan diperluas sampai ke pelosok-pelosok, semua ini kita lakukan untuk membuka pintu bagi inovasi pembayaran yang tidak hanya memudahkan masyarakat tetapi juga mendukung gerakan nasional menuju masyarakat non-tunai,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Bapenda, Sofyan Thamrin, menjelaskan gambaran PAD Kabupaten Luwu tahun 2024, dimana target PAD Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar Rp. 159 miliar lebih, sedangkan yang baru terealisasi hingga 30 Juni 2024 sebesar Rp. 27,8 miliar lebih atau sekitar 17,43%.
“Target di tahun 2024 ini kita rinci berdasarkan OPD pengelola pajak dan retribusi. Sementara laporan penerimaan PBB-P2 tahun 2023 dimana target kita Rp.10 miliar lebih telah terealisasi 88,6% sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar Rp.1,2 miliar lebih,” ungkap Sofyan Thamrin.