Internasional – Jumlah negara yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka terus bertambah signifikan, terutama di tengah situasi genting di Jalur Gaza.
Hingga saat ini, tercatat 147 dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan pengakuan, setara dengan sekitar 75 persen komunitas internasional.
Palestina sendiri masih berstatus sebagai negara pengamat non-anggota di PBB, yang dapat mengikuti seluruh proses organisasi dunia tersebut, kecuali memberikan suara dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan, Majelis Umum, maupun komite utamanya.
Baca Juga:
Gelombang terbaru dukungan datang dari sejumlah negara Barat, termasuk sekutu dekat Amerika Serikat, yang sebelumnya enggan mengambil langkah tersebut.
Australia dan Selandia Baru menjadi dua negara terakhir yang menyatakan kesiapan memberikan pengakuan resmi.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa negaranya akan menyampaikan pengakuan tersebut pada Sidang Majelis Umum PBB September mendatang. Ia menilai langkah ini penting untuk memutus siklus kekerasan yang telah lama terjadi.
Baca Juga:
“Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” ujarnya di Canberra.
Pemerintah Australia menyebutkan pengakuan ini diberikan setelah adanya jaminan dari Otoritas Palestina bahwa Hamas tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan negara Palestina di masa depan.
Selandia Baru juga mengonfirmasi bahwa pengakuan terhadap Palestina hanya masalah waktu.
Baca Juga:
Menteri Luar Negeri Winston Peters mengatakan, keputusan resmi akan diumumkan pada September setelah mempertimbangkan perkembangan menuju terbentuknya negara Palestina yang sah.
“Kami bermaksud untuk mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan kemudian bertindak sesuai dengan prinsip, nilai, dan kepentingan nasional Selandia Baru,” kata Peters.
Selain kedua negara tersebut, sejumlah negara lain telah atau akan segera memberikan pengakuan resmi, termasuk Prancis, Inggris, Kanada, Portugal, Malta, San Marino, hingga Meksiko.
Baca Juga:
Prancis, di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron, telah mengumumkan rencana pengakuan pada September 2025 sebagai bagian dari dorongan solusi dua negara yang juga didukung Arab Saudi.
Inggris, di bawah Perdana Menteri Keir Starmer, memberikan syarat bahwa Israel harus mengambil langkah nyata untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza, menghentikan aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen pada proses perdamaian.
Namun, melihat sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina, pengakuan dari Inggris diperkirakan akan tetap terjadi.
Baca Juga:
Kanada melalui Perdana Menteri Mark Carney juga menyatakan rencana serupa, menyebut situasi yang memburuk di Gaza dan perluasan permukiman ilegal sebagai alasan utama.
Portugal dan Malta mengikuti langkah ini, dengan para pemimpinnya menegaskan bahwa pengakuan Palestina adalah kontribusi penting untuk perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.
Bahkan San Marino, salah satu negara terkecil di dunia, menyatakan dukungan penuh pada pembentukan negara Palestina yang berdaulat meski tidak memiliki hubungan diplomatik formal.
Baca Juga:
Gelombang pengakuan ini memperlihatkan pergeseran signifikan dalam peta diplomasi internasional.
Jika seluruh rencana ini terwujud, maka 14 dari 20 negara anggota G20 akan resmi mengakui Palestina, menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menolak.
Washington tetap pada posisinya, dengan alasan kondisi pemerintahan di Palestina belum memungkinkan, serta dukungan politik yang kuat terhadap Israel.
Baca Juga:
Langkah kolektif negara-negara dunia ini dipandang bersifat simbolis namun memiliki bobot moral dan politik yang besar.
Di tengah genosida yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 61 ribu warga Gaza, termasuk perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan jutaan orang mengalami kelaparan dan krisis kemanusiaan akut sejak Oktober 2023, pengakuan terhadap Palestina dinilai dapat memberi tekanan diplomatik pada Israel untuk menghentikan serangan dan membuka jalan menuju perundingan damai yang nyata.
Baca Juga:
