Nasional – Pemerintah mengungkapkan kerugian besar yang ditimbulkan dari gelombang aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Senin (25/08/2025) hingga Sabtu (30/08/2025).
Berdasarkan laporan gabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri, total kerugian ditaksir hampir mencapai Rp 900 miliar.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut, sebagian besar kerugian berasal dari perusakan fasilitas publik dan infrastruktur.
Baca Juga:
“Hasil perhitungan kami, nilai kerugian nasional mendekati Rp 900 miliar, dengan Jawa Timur menjadi provinsi paling terdampak,” ujar Dody di Jakarta, Selasa (02/09/2025).
Sejumlah aset vital yang terbakar di Jawa Timur meliputi Gedung Negara Grahadi yang berstatus cagar budaya, Gedung DPRD Kediri, hingga pos-pos polisi.
Sementara itu, kerusuhan besar juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana Gedung DPRD provinsi dan kota hangus terbakar, menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan lima lainnya luka-luka.
Baca Juga:
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa sepanjang aksi tersebut tercatat 107 titik unjuk rasa di 32 provinsi.
Sebagian berlangsung damai, namun tidak sedikit yang berakhir ricuh dengan pengrusakan kantor pemerintahan, fasilitas transportasi, hingga sarana umum lainnya.
DKI Jakarta termasuk daerah dengan kerugian cukup tinggi. Sebanyak 22 halte Transjakarta rusak, ditambah kerugian pada fasilitas MRT dan CCTV yang jika digabungkan mencapai lebih dari Rp 50 miliar.
Baca Juga:
Kerusuhan juga meluas ke Surakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Kediri, hingga sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Beberapa bangunan pemerintahan yang dilaporkan rusak parah antara lain Kantor DPRD Solo, Gedung DPRD Provinsi Jateng di Semarang, Kantor Pemkab Banyumas, serta rumah dinas pejabat di Jepara.
Museum Baghawanta Bari di Kabupaten Kediri bahkan mengalami kerusakan serius, dengan sejumlah artefak purbakala hilang atau hancur.
Baca Juga:
Di Kota Malang, 13 pos polisi dirusak dan tiga di antaranya dibakar. Kota Cirebon, Pekalongan, Tegal, dan Cilacap juga mencatat kerusakan kantor DPRD maupun aset kepolisian.
Tidak hanya di Jawa, insiden serupa terjadi di Jambi, Palembang, hingga Palopo.
Menanggapi situasi ini, Kementerian PU memastikan telah menyiapkan anggaran darurat untuk perbaikan.
Baca Juga:
Presiden Prabowo disebut sudah menginstruksikan agar pemulihan dilakukan cepat tanpa mengganggu program strategis nasional.
