Nasional – Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) Gaza, sebuah inisiatif yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mendapat atensi khusus dari kalangan umat Islam di Tanah Air.
Guna mencegah kesalahpahaman, pemerintah bergerak cepat merangkul para tokoh agama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam.
Pada Selasa (03/02/2026), Istana Kepresidenan Jakarta menjadi lokasi pertemuan penting antara Presiden Prabowo dengan sejumlah pimpinan ormas besar, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Syarikat Islam.
Baca Juga:
Agenda utama pertemuan ini adalah memberikan penjelasan komprehensif mengenai alasan geopolitik di balik keputusan Indonesia masuk ke dalam forum internasional tersebut.
Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa kementeriannya mengambil peran proaktif dalam menjernihkan isu ini di tingkat akar rumput dan akademisi.
“Kami sangat proaktif. Kemenag memiliki jaringan 57 Universitas Islam Negeri (UIN) se-Indonesia. Menanggapi manuver Bapak Presiden ini, kami langsung menggelar empat seminar untuk membedah dan memberikan pemahaman kepada publik,” ujar Nasaruddin usai pertemuan, dikutip dari Liputan6.
Baca Juga:
Dalam pandangannya, Nasaruddin menilai langkah Prabowo mirip dengan peristiwa bersejarah dalam Islam, yakni Perjanjian Hudaibiyah.
Ia menjelaskan bahwa pada masa itu, keputusan Nabi Muhammad SAW untuk berdamai dengan kaum Quraisy sempat disalahpahami dan diprotes oleh para sahabat karena dianggap merugikan.
Namun, sejarah membuktikan bahwa perjanjian tersebut justru menjadi kunci kemenangan diplomasi umat Islam di kemudian hari.
Baca Juga:
“Ini mengingatkan kita pada Perjanjian Hudaibiyah. Awalnya banyak disalahpahami, tapi ternyata itu adalah keputusan terbaik di dunia Islam saat itu. Bapak Presiden memiliki visi future oriented yang dahsyat, mampu membaca tanda-tanda zaman ke depan dengan cepat,” puji Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut.
Nasaruddin berharap, dengan doa para ulama dan dukungan masyarakat, keputusan “jalan sunyi” yang diambil pemerintah ini akan menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang sangat penting dalam kancah internasional, khususnya dalam penyelesaian konflik Gaza.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono, yang turut hadir mendampingi Presiden, menjelaskan bahwa pihaknya ditugaskan untuk memaparkan detail teknis mengenai Board of Peace.
Baca Juga:
Pemerintah ingin memastikan bahwa para tokoh agama memahami bahwa keterlibatan Indonesia bukan berarti tunduk pada hegemoni asing, melainkan upaya aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.
“Fokus pertemuan siang ini adalah pembicaraan mengenai BoP. Kami memberikan penjelasan-penjelasan mendalam seputar isu tersebut agar transparansi kebijakan luar negeri kita terjaga di hadapan para tokoh bangsa,” terang Sugiono.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, yang menyebut bahwa selain isu dalam negeri, diskusi mengenai Dewan Perdamaian Gaza menjadi topik sentral dalam dialog antara Umara dan Ulama tersebut.
Baca Juga:
