Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu terus berupaya mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga ke lingkup desa.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Luwu, Patahudding, saat membuka secara resmi agenda Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Luwu yang diselenggarakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu pada Sabtu (25/04/2026).
Dalam arahannya, Patahudding mengingatkan bahwa perangkat desa adalah ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan dinamika masyarakat.
Baca Juga:
Oleh karena itu, ia menyoroti pentingnya tata kelola administrasi desa yang rapi dan profesional, dengan memberikan penekanan khusus pada peran krusial seorang sekretaris desa dalam menunjang roda pemerintahan.
Memanfaatkan momentum pertemuan tersebut, Bupati Luwu memaparkan deretan program prioritas yang tengah dikebut oleh pemerintah daerah.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, ia menyinggung program bioproduksi (biopro) inisiatif kementerian yang menargetkan partisipasi dari 100 desa.
Baca Juga:
Program yang dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih ini menawarkan suntikan dana segar sekitar Rp700 juta per desa. Namun sayangnya, hingga kini baru sekitar 20 desa yang mendaftar.
“Kita ingin melihat desa bergerak dan roda ekonominya berputar. Perlu dukungan dan respons aktif dari seluruh perangkat desa,” ujar Patahudding memotivasi para peserta Musda.
Beralih ke sektor pelayanan kesehatan, Pemkab Luwu memastikan jaminan kesehatan warganya melalui penerapan program Universal Health Coverage (UHC) prioritas.
Baca Juga:
Melalui kebijakan ini, birokrasi berobat dipangkas sehingga masyarakat cukup memperlihatkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk mengakses layanan medis.
Sementara itu di bidang pendidikan, Patahudding menegaskan komitmennya untuk tetap merealisasikan program pembagian seragam sekolah gratis, lengkap dengan atribut tas dan sepatu bagi para siswa.
Kebijakan populis ini tetap dipertahankan kendati alokasi anggarannya mengalami pemangkasan drastis dari Rp64 miliar menjadi hanya Rp5 miliar.
Baca Juga:
Peningkatan kemudahan pelayanan publik juga tak luput dari perhatian. Saat ini, fasilitas Mal Pelayanan Publik (MPP) telah beroperasi di wilayah Walmas.
Dampak positifnya, masyarakat di Kecamatan Walenrang Barat kini tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke Belopa hanya untuk mencetak KTP.
Di sektor agraris, Pemkab Luwu terus menjalin sinergi dengan Kementerian Pertanian guna mendongkrak produktivitas petani.
Baca Juga:
Luwu baru saja mendapatkan alokasi bantuan berupa 8 juta bibit pohon kakao dan bibit pala yang diperuntukkan bagi lahan seluas 500 hektare, meskipun saat ini daerah tersebut masih membutuhkan tambahan ketersediaan lahan sekitar 1.000 hektare lagi.
Program-program inovatif lainnya juga turut disosialisasikan, seperti peluncuran kampanye kebersihan lingkungan bertajuk “ASRI” yang akan dikompetisikan antarwilayah dengan iming-iming hadiah berupa bantuan keuangan.
Di ranah pembinaan keagamaan, Pemkab Luwu berencana memberangkatkan umrah 50 orang imam desa yang dinilai berdasarkan tingkat keaktifan jemaahnya, utamanya pada saat pelaksanaan salat subuh berjemaah.
Baca Juga:
“Baik tidaknya administrasi desa itu tergantung dari bapak ibu sekalian. Saya titipkan Kabupaten Luwu kepada kita semua agar bisa maju melalui kerja bersama,” tegas Patahudding menutup arahannya.
Di tempat yang sama, Ketua PPDI Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Luwu atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musda.
Ia mengajak seluruh elemen perangkat desa untuk menjadikan PPDI sebagai wadah produktif dalam mempererat silaturahmi sekaligus ajang peningkatan kapasitas diri.
Baca Juga:
“Luwu ini menjadi barometer bagi PPDI di Sulawesi Selatan,” ungkapnya bangga.
Kegiatan Musda yang berlangsung sukses ini turut disaksikan oleh Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Luwu.
Baca Juga:
