Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan menunjukkan keseriusannya dalam mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Palopo agar berlangsung jujur, aman, dan bebas dari tekanan.
Dalam deklarasi kampanye damai yang digelar di halaman Kantor KPU Palopo, Rabu (7/5/2025), tiga pemimpin utama daerah, yakni Gubernur Sulsel, Kapolda Sulsel, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, menyuarakan peringatan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran selama proses PSU.
Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan PSU adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik penyelenggara. Ia menyatakan bahwa deklarasi damai ini diinisiasinya agar semua pihak sadar pentingnya menjaga integritas demokrasi.
Baca Juga:
“PSU ini jangan dibebankan hanya ke KPU atau Bawaslu. Semua elemen harus terlibat. Jika ada yang coba bermain curang, saya yang akan turun langsung,” kata Agus, seperti dilansir dari Sindosulsel.
Ia juga memberi sorotan tajam kepada Bawaslu yang, menurutnya, tidak boleh menjadikan banyaknya laporan pelanggaran sebagai indikator keberhasilan.
“Bukan jumlah laporan yang penting, tapi pencegahan dan ketepatan penanganannya,” tegasnya.
Baca Juga:
Agus juga mengingatkan soal potensi konflik di Palopo, namun menekankan bahwa semua bisa dihindari jika semua kompak menjaga stabilitas.
“Kalau kita satu komando dan tidak main-main, Palopo pasti aman,” lanjutnya.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hastono, juga memberikan peringatan keras terhadap siapa pun yang mencoba mengacaukan ketertiban, termasuk dari internal aparat kepolisian.
Baca Juga:
“Saya tidak akan toleransi anggota yang tidak netral. Jika terbukti, sanksinya bisa sampai pemberhentian tidak hormat,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa stabilitas Kota Palopo menjadi harga mati dan seluruh personel harus berada di posisi netral demi mewujudkan PSU yang fair.
“Kalau ada yang coba ganggu, kita tindak. Ini komitmen kami bersama,” tegas Kapolda.
Baca Juga:
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, tak ketinggalan menegaskan dukungan penuh untuk menjamin PSU berjalan bersih. Ia menyampaikan bahwa 48 personel Satpol PP telah dikerahkan membantu pengawasan bersama Bawaslu.
“Tidak boleh ada serangan fajar. Kalau masih nekat, siap-siap saja berhadapan dengan proses hukum,” tegasnya.
Ia juga meminta semua aparatur sipil negara menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam praktik politik uang.
Baca Juga:
“ASN harus paham posisi. Jangan terbawa arus, karena konsekuensinya besar,” ujarnya.
Gubernur juga menyerukan kepada seluruh kandidat agar tidak menggunakan cara-cara curang demi ambisi kekuasaan.
“Menang bukan segalanya. Jabatan itu titipan, bukan alat untuk membenarkan segala cara,” tandasnya.
Baca Juga:
Forkopimda Sulsel sepakat bahwa PSU di Palopo harus berjalan damai dan berintegritas. Mereka juga mengingatkan bahwa pelanggaran bisa berujung diskualifikasi bagi peserta.
“Tidak ada ruang untuk provokator, pelaku kecurangan, atau pihak yang merusak proses demokrasi. Jika melanggar, kami tindak tegas,” pungkas Gubernur.
Baca Juga:
