Palopo – Di tengah euforia dukungan politik untuk pembentukan Provinsi Luwu Raya, sebuah pandangan kritis dan berbasis data dilontarkan oleh Presidium KAHMI Palopo, Afrianto, Dalam diskusi publik yang berlangsung Sabtu (31/01/2026), Afrianto mengajak seluruh elemen perjuangan untuk berhenti menggunakan data yang bias dan mulai menyusun naskah akademik yang tak terbantahkan.
Afrianto menyoroti kesalahan fatal yang sering didengungkan oleh para aktivis dan elit lokal, yakni klaim bahwa Luwu Raya menyumbang 50% PDRB Sulawesi Selatan.
“Mari bicara jujur dengan data. PDRB Luwu Raya itu kontribusinya sekitar 12% dari total PDRB Sulsel, atau secara valuasi sekitar Rp46,9 triliun dari total Rp337 triliun. Narasi 50% itu menyesatkan dan justru melemahkan posisi tawar kita jika berhadapan dengan teknokrat di Bappenas atau Kemendagri,” papar Afrianto di hadapan peserta diskusi.
Baca Juga:
Lebih jauh, Afrianto memberikan peringatan dini (early warning) terkait Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah yang sedang digodok pusat.
Ia mengungkapkan adanya risiko bahwa evaluasi pemerintah pusat justru bisa mengarah pada penggabungan daerah yang dianggap gagal, bukan pemekaran.
“Jangan sampai kita sibuk teriak pemekaran, tapi karena data fiskal kita lemah, di mana PAD rata-rata hanya menopang 20% APBD, pusat justru melihat kita tidak layak. Kita harus waspada,” ujarnya.
Baca Juga:
Untuk memenangkan pertarungan di Jakarta, Afrianto menyarankan perubahan pendekatan.
Naskah akademik tidak boleh lagi hanya bicara soal potensi internal, melainkan harus melakukan forecasting (peramalan) ekonomi makro.
Ia menekankan posisi strategis Teluk Bone dan konektivitas Luwu Raya sebagai penyangga IKN di Kalimantan.
Baca Juga:
“Kita harus jual gagasan bahwa Luwu Raya adalah trigger ekonomi untuk Sulawesi Tengah, Tenggara, dan Utara. Jika naskah akademik kita mampu membuktikan bahwa berdirinya provinsi ini akan melipatgandakan valuasi ekonomi nasional dan mengefisiensikan logistik ke IKN, barulah Jakarta akan membuka pintu. Kita butuh epistemic authority, otoritas pengetahuan yang valid, bukan sekadar retorika di warung kopi,” tutup kandidat doktor ilmu ekonomi tersebut.
