Palopo – Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Palopo sukses menggelar Diskusi Publik yang mengangkat tema krusial, “Pemekaran Luwu Raya dalam Perspektif Multi Aktor: Data, Kekuasaan, dan Masa Depan Daerah”.
Kegiatan ini berlangsung hangat di Warkop Sija Palopo pada Sabtu (31/01/2026).
Diskusi ini menjadi oase di tengah memanasnya suhu politik dan gerakan massa di Tana Luwu yang belakangan ini diwarnai aksi demonstrasi hingga ancaman blokade jalan Trans Sulawesi.
Baca Juga:
Forum ini mempertemukan berbagai elemen, mulai dari politisi, akademisi, aktivis mahasiswa, hingga tokoh masyarakat, untuk merumuskan langkah taktis yang lebih terukur dalam memperjuangkan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Hadir membuka wawasan dalam kegiatan tersebut Koordinator Presidium KAHMI Palopo, dr. Abdul Syukur Kuddus.
Sementara itu, kursi narasumber diisi oleh figur-figur kunci yakni Anggota DPRD Sulawesi Selatan Ir. Fadriaty, akademisi sekaligus Presidium KAHMI Palopo Afrianto, dan Ketua HMI Cabang Palopo Ardi Reski.
Baca Juga:
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya kini tidak bisa lagi hanya mengandalkan sentimen sejarah atau gerakan massa semata.
Diperlukan perpaduan antara tekanan politik (political pressure) dan kekuatan data akademik (epistemic authority).
Salah satu poin penting yang mencuat adalah realitas bahwa secara administratif, pembentukan provinsi baru terkendala syarat jumlah kabupaten/kota yang belum mencukupi (saat ini baru 4, syarat minimal 5).
Baca Juga:
Oleh karena itu, diskursus yang berkembang mengarah pada upaya mendesak “diskresi” atau kebijakan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, mengingat Luwu Raya memiliki nilai strategis nasional.
Ketua HMI Cabang Palopo, Ardi Reski, dalam forum tersebut menegaskan posisi mahasiswa.
Ia mengingatkan agar isu pemekaran tidak sekadar menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan elit, tetapi harus berdampak riil ke akar rumput.
Baca Juga:
“Harapan besar yang diharapkan oleh dapur-dapur ibu-ibu yang ada di Provinsi Luwu Raya adalah menjawab akselerasi kesejahteraan Tanah Luwu ini,” ujar Ardi.
Ia menekankan perlunya pengawasan agar kelak jika provinsi terbentuk, akses pendidikan dan kesehatan yang selama ini lemah bisa teratasi.
Senada dengan itu, peserta diskusi dari elemen masyarakat, Adi MP, menyoroti pentingnya lobi politik tingkat tinggi yang bersatu.
Baca Juga:
“Apakah kita bisa menggiring mereka ini empat pimpinan, satu walikota tiga bupati menghadap Presiden? Ataukah kita boleh menghadap Presiden?” tanyanya, menekankan perlunya deklarasi bersama yang konkret di hadapan kepala negara.
Kegiatan ini diharapkan melahirkan rekomendasi tertulis yang akan dibawa ke panitia pembentukan DOB dan pemerintah pusat, sebagai bukti bahwa tuntutan Luwu Raya didasari oleh kajian matang, bukan sekadar emosi kedaerahan.
Baca Juga:
