Luwu – Bupati Luwu, Patahudding, kembali menegaskan visi dan misinya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 tingkat Kabupaten Luwu.
Acara ini berlangsung di Aula Bappelitbangda, Belopa, pada Rabu (26/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Patahudding menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara seluruh perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Baca Juga:
“Dengan semangat bangkit lebih cepat bersama rakyat, kita akan mewujudkan Luwu unggul, berkarakter, serta berbasis agribisnis yang kuat sebagai lokomotif pembangunan ekonomi masyarakat,” ujar Bupati.
Musrenbang ini juga dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu 2025-2029.
Dalam forum ini, disampaikan tujuh misi pembangunan daerah yang akan diimplementasikan dalam lima tahun mendatang.
Baca Juga:
“Ketujuh misi ini didukung dengan 24 program prioritas. Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh kepala OPD untuk segera menyelesaikan pemetaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan fokus pada prioritas tersebut secara konkret,” tegas Patahudding.
Tema pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2026 adalah “Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur Wilayah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat”.
Tema ini menekankan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor-sektor unggulan berbasis masyarakat serta peningkatan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
Baca Juga:
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Moh. Arsal Arsyad, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan menyempurnakan rancangan awal RPJMD agar selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Musrenbang RKPD bertujuan menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah berdasarkan prioritas pembangunan yang telah disepakati,” jelasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, jajaran Forkopimda, kepala OPD, instansi vertikal, camat, pimpinan perusahaan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, insan pers, tokoh masyarakat, serta perwakilan forum anak.
Baca Juga:
