Nasional – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru.
Salah satu langkah penting adalah dimulainya pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif dengan total anggaran mencapai Rp 11,6 triliun.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa tahap kedua proyek pembangunan fisik IKN akan berfokus pada dua kawasan utama tersebut.
Baca Juga:
Proses penandatanganan kontrak dari hasil lelang pembangunan direncanakan berlangsung antara akhir Oktober hingga November 2025.
Menurut Basuki, kompleks legislatif akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektare, dengan anggaran sebesar Rp 8,5 triliun untuk periode konstruksi 2025 hingga 2027.
Proyek ini akan mencakup pembangunan Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung pendukung lainnya.
Baca Juga:
Sementara itu, kawasan yudikatif akan berdiri di area 15 hektare dengan alokasi dana Rp 3,1 triliun.
Di dalamnya akan dibangun gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Komisi Yudisial (KY).
Total kebutuhan lahan mencapai 57 hektare dengan waktu pelaksanaan sekitar 25 bulan, dimulai pada November 2025.
Baca Juga:
Basuki menjelaskan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.
“Setelah penetapan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, seluruh kegiatan fisik dan non-fisik di IKN akan berjalan lebih intensif. Saat ini ada sekitar 7.000 pekerja konstruksi di lapangan, dan pada tahap kedua jumlahnya akan meningkat hingga 20.000 pekerja,” ujar Basuki pada Sabtu (1/11/2025), seperti dikutip dari Detik.
Pembangunan IKN ini didanai melalui tiga skema pembiayaan: APBN sebesar Rp 48,8 triliun (2025–2028), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 158,72 triliun, serta investasi swasta murni dengan nilai Rp 66,3 triliun.
Baca Juga:
Selain kompleks pemerintahan, sejumlah proyek penunjang juga sedang dikebut, seperti penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, Basilika, hingga pembangunan fasilitas pendidikan dan perumahan ASN.
Sebagai infrastruktur pendukung, pemerintah menyiapkan Bendungan Sepaku Semoi dengan luas area 800–900 hektare dan kapasitas tampung 16 juta meter kubik.
Bendungan ini mampu menyuplai 2.500 liter air per detik, dengan pembagian 1.500 liter/detik untuk IKN dan 1.000 liter/detik untuk Kota Balikpapan.
Baca Juga:
Selain itu, tersedia juga Instalasi Pengolahan Air (IPA) Intake Sepaku berkapasitas 300 liter/detik untuk memastikan pasokan air minum di kawasan pemerintahan baru tersebut.
Pemerintah berharap, dengan infrastruktur dasar yang semakin lengkap, IKN siap bertransformasi menjadi pusat politik, administrasi, dan kehidupan baru bangsa Indonesia pada 2028.
Baca Juga:
