Nasional – Presiden Prabowo Subianto mengundang para ketua umum partai politik serta pimpinan lembaga negara ke Istana Merdeka pada Minggu (31/08/2025).
Pertemuan tersebut digelar di tengah meningkatnya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah, dengan tujuan memperkuat konsolidasi politik nasional sekaligus mencari jalan keluar dari situasi yang memanas.
Sejumlah tokoh hadir dalam pertemuan itu, antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, serta perwakilan Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.
Baca Juga:
Dari jajaran lembaga negara, tampak Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Dalam keterangan pers setelah pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah dan seluruh partai politik harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
Ia menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang dilindungi undang-undang dan instrumen internasional, selama dilakukan secara damai.
Baca Juga:
“Anggota DPR harus lebih peka dan mendengarkan suara masyarakat. Aspirasi rakyat harus dihormati. Namun, jika aksi berubah menjadi anarkis, merusak fasilitas, atau mengancam keselamatan warga, maka negara wajib hadir menegakkan hukum,” tegas Prabowo.
Selain itu, sejumlah langkah konkret diputuskan dalam pertemuan.
DPR bersama pimpinan fraksi menyatakan siap mencabut beberapa fasilitas dan tunjangan anggota dewan, serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Baca Juga:
Beberapa partai juga telah menindak kadernya yang dianggap menyakiti hati publik dengan pernyataan maupun tindakan.
Partai Demokrat melalui Edhie Baskoro menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat jika sikap para wakilnya belum sesuai harapan.
Demokrat juga mendukung penghentian tunjangan dewan dan berkomitmen menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan koreksi.
Baca Juga:
PKB pun menyuarakan hal senada, meminta evaluasi terhadap fasilitas yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
Presiden Prabowo menambahkan, pemerintah sedang memastikan proses hukum berjalan cepat dan transparan, termasuk kasus penabrakan pengemudi ojek online oleh anggota Brimob.
Ia juga meminta agar DPR dan kementerian membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan elemen sipil.
Baca Juga:
Sebagai bentuk keseriusan, Presiden bahkan membatalkan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok untuk menghadiri undangan Presiden Xi Jinping, dan memilih tetap berada di tanah air demi mengawal langsung dinamika politik dan sosial yang sedang berlangsung.
