Internasional – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menandatangani perintah eksekutif pada Jumat (5/09/2025) waktu setempat untuk mengganti nama Departemen Pertahanan (Department of Defense) menjadi Departemen Perang (Department of War).
Keputusan ini menghidupkan kembali istilah lama yang digunakan Pentagon hingga tahun 1949.
Dalam dokumen Gedung Putih, disebutkan bahwa perubahan nama ini akan memungkinkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan jajaran di bawahnya menggunakan gelar sekunder seperti “Menteri Perang”, “Departemen Perang”, serta “Wakil Menteri Perang” dalam korespondensi resmi maupun komunikasi publik.
Baca Juga:
Hegseth juga diperintahkan mengajukan langkah-langkah legislatif agar penggantian nama ini bisa permanen.
Trump menilai istilah “pertahanan” terlalu pasif, sementara istilah “perang” dianggap lebih mencerminkan etos ofensif yang ingin ia tonjolkan.
“Pertahanan terlalu defensif. Kami ingin defensif, tetapi juga harus siap ofensif jika memang diperlukan,” ujarnya bulan lalu.
Baca Juga:
Upaya mengganti nama lembaga pemerintahan memang jarang dilakukan dan membutuhkan persetujuan Kongres.
Namun, Partai Republik yang mendukung Trump menguasai mayoritas tipis di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga jalan politik dianggap terbuka.
Sejarah mencatat, Departemen Pertahanan sebelumnya memang bernama Departemen Perang hingga diganti pada 1949, ketika Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara digabungkan.
Baca Juga:
Pergantian kala itu dimaksudkan untuk menegaskan komitmen AS pada era nuklir: mencegah perang, bukan memicunya.
Meski begitu, langkah Trump memunculkan pro dan kontra.
Para pengkritik menilai kebijakan ini tidak hanya mahal karena memerlukan pembaruan papan nama, dokumen resmi, dan atribut di instalasi militer seluruh dunia, tetapi juga sekadar upaya politik.
Baca Juga:
Senator Demokrat Tammy Duckworth menyebut anggaran tersebut seharusnya dialihkan untuk mendukung keluarga prajurit atau memperkuat diplomasi.
Sebelumnya, upaya Presiden Joe Biden mengganti nama sembilan pangkalan militer yang terkait Konfederasi menelan biaya hingga 39 juta dolar AS.
Program itu dibatalkan Hegseth awal tahun ini sebagai bagian dari kebijakan efisiensi Trump.
Baca Juga:
Meski menuai kritik, pendukung Trump menegaskan perubahan nama ini bukan sekadar simbol.
“Ini tentang warisan dan nilai kepahlawanan Departemen Pertahanan,” kata Kash Patel, mantan pejabat Pentagon, yang sejak 2021 sudah menggunakan istilah “Departemen Perang” dalam tanda tangannya.
Selain itu, Ketua Komite Pengawas DPR dari Partai Republik, James Comer, telah menyiapkan rancangan undang-undang yang akan mempermudah presiden mereorganisasi dan mengganti nama lembaga pemerintah.
Baca Juga:
Hal ini dinilai dapat memperkuat langkah Trump mewujudkan perubahan nama tersebut secara permanen.
