Ragam – Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (MCST) memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan Menteri Sekretaris Negara Indonesia, Prasetyo Hadi, yang menyinggung game PUBG: Battlegrounds milik perusahaan Krafton dalam konteks insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta.
Dalam keterangan yang dikutip dari ZDNet Korea dan detikINET, MCST menegaskan bahwa tudingan yang mengaitkan game tersebut dengan aksi pengeboman tidak memiliki dasar faktual.
“Kami akan menindaklanjuti setelah memastikan fakta melalui jalur resmi, seperti Kedutaan Besar dan Kementerian Luar Negeri. Mengaitkan insiden bom dengan produk hiburan asal Korea tidak memiliki bukti yang cukup,” ujar salah satu pejabat MCST, Hari Rabu (12/11/2025), seperti dikutip dari KotakGame.
Baca Juga:
Pihak MCST juga menambahkan bahwa mereka akan menyampaikan sikap resmi pemerintah Korea Selatan kepada otoritas Indonesia, guna menghindari kesalahpahaman yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap industri game asal Korea.
Kontroversi ini bermula setelah seorang siswa meledakkan bom rakitan di area masjid sebuah SMA di Jakarta Utara, yang menyebabkan hampir 100 orang luka-luka.
Insiden tersebut memicu respons cepat dari pemerintah Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kabinetnya untuk meneliti dampak permainan digital bernuansa kekerasan terhadap perilaku sosial masyarakat.
Baca Juga:
Dalam pernyataannya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut PUBG sebagai salah satu game yang akan diawasi karena dinilai dapat menormalisasi kekerasan secara psikologis.
Namun, pandangan ini kemudian memicu reaksi keras dari komunitas gamer dan pihak Korea Selatan, yang menilai tudingan itu tidak berdasar.
Pemerintah Korea Selatan sendiri memiliki kebijakan berbeda. Negara tersebut justru mendorong pertumbuhan industri game sebagai salah satu pilar ekonomi kreatif nasional.
Baca Juga:
Presiden Lee Jae-myung pada bulan lalu menegaskan bahwa game bukanlah zat adiktif, dan menolak gagasan pembatasan industri hanya karena isu kecanduan.
“Industri game adalah ruang kreativitas dan ekspresi digital yang perlu difasilitasi, bukan dibatasi,” ungkap Lee dalam pernyataannya di Seoul.
Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Choi Hwi-young juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mendukung dialog dan kemitraan dengan pelaku industri game untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Sebagai langkah konkret, pada Hari Senin (10/11/2025), Partai Demokrat Korea membentuk Komite Khusus Game ke-2, yang akan fokus pada pembaruan regulasi industri, transparansi sistem loot box atau item berbasis probabilitas, serta pemberdayaan pengembang indie dan studio kecil-menengah.
Polemik ini muncul tak lama setelah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Lee Jae-myung dalam KTT APEC di San Francisco pada (1/11/2025), di mana kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang pertahanan dan teknologi, termasuk proyek jet tempur KF-21 Boramae.
Kini, perhatian tertuju pada bagaimana isu PUBG ini akan dikelola secara diplomatis agar tidak mengganggu hubungan baik kedua negara, khususnya di sektor teknologi, ekonomi kreatif, dan e-sports.
Baca Juga:
