Nasional – Kontrak jasa influencer senilai Rp14,7 miliar antara dua kementerian dan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini membuka peluang untuk menelaah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut, sementara pihak RANS Entertainment dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memberikan penjelasan.
Polemik ini bermula dari temuan ICW yang diumumkan pada Senin (09/11/2026).
Baca Juga:
Organisasi antikorupsi tersebut mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai Rp14.696.955.002 sepanjang 2024 hingga 2026.
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah di portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kontrak tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sebanyak lima paket pengadaan berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai Rp3.900.000.002.
Baca Juga:
Sementara tiga paket lainnya berasal dari KKP pada 2025 hingga 2026 dengan total Rp10.796.955.000.
Pengadaan tersebut mencakup publikasi melalui media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube, termasuk penggunaan akun yang berkaitan dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, serta kehadiran figur publik dalam kegiatan kementerian.
Salah satu paket pengadaan yang menjadi perhatian ICW adalah jasa penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 dengan nilai Rp575.655.000.
Baca Juga:
Selain itu, ditemukan paket penayangan video YouTube senilai Rp452.698.902, publikasi Instagram Reels sebesar Rp205.893.300, serta publikasi melalui TikTok senilai Rp144.423.600.
Nilai terbesar pada pengadaan Kemendikbudristek berasal dari jasa kehadiran figur publik dalam suatu kegiatan yang mencapai Rp2.521.329.200.
ICW mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk jasa influencer, terutama ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja negara.
Baca Juga:
Organisasi tersebut juga menyoroti transparansi manfaat pengadaan serta spesifikasi pekerjaan yang dinilai terlalu mengarah kepada akun atau penyedia jasa tertentu.
Menurut ICW, pengadaan dengan spesifikasi yang sangat khusus perlu diperiksa untuk memastikan persaingan antarpelaku usaha tetap berlangsung secara adil.
Selain persoalan anggaran, ICW mempertanyakan potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Baca Juga:
Namun, temuan dan kritik tersebut belum merupakan pembuktian adanya tindak pidana korupsi.
Menanggapi temuan ICW, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya perlu mempelajari persoalan tersebut sebelum menentukan kemungkinan tindak lanjut.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi, saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Baca Juga:
Menurut Budi, KPK juga perlu memastikan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan lembaganya.
Ia menilai kementerian terkait perlu terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan serta penilaian hasil pekerjaan.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan pengadaan, pemilihan penyedia, dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga:
Keterangan KPK itu belum berarti telah dimulainya penyidikan perkara korupsi terhadap Raffi Ahmad maupun perusahaan RANS.
PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) turut memberikan klarifikasi melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal Selasa (10/11/2026).
Corporate Secretary RANS, Chintami M. Sihombing, menjelaskan bahwa perusahaan dan anak usahanya menjalankan kerja sama dengan instansi pemerintah melalui prosedur pengadaan yang berlaku.
Baca Juga:
RANS juga membenarkan total nilai kerja sama sebesar Rp14.696.955.002.
Menurut perusahaan, nilai tersebut terbagi dalam empat kampanye utama, yakni satu kampanye promosi museum senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP senilai sekitar Rp10,8 miliar.
RANS menyatakan angka tersebut tidak hanya merupakan biaya publikasi di media sosial.
Baca Juga:
“Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial,” demikian penjelasan manajemen RANS melalui keterbukaan informasi perusahaan.
Menurut manajemen, kontrak juga mencakup biaya produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan, program di luar jaringan, dan berbagai aktivitas promosi.
Perusahaan menyebut penetapan harga mengacu pada daftar tarif komersial yang juga diterapkan kepada klien lainnya, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, lokasi kegiatan, tingkat kesulitan, serta keluaran yang disepakati.
Baca Juga:
RANS mengklaim empat kampanye tersebut telah menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan, termasuk konten kreatif dan kegiatan promosi digital.
Perusahaan juga menyatakan kampanye tersebut telah menghasilkan puluhan juta penayangan secara kumulatif di berbagai kanal digital.
Terkait potensi konflik kepentingan, RANS menjelaskan bahwa perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan menjalankan bisnis kreatif sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
Baca Juga:
Namun, penjelasan mengenai sejarah perusahaan tersebut tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan terkait mekanisme pemilihan penyedia dan potensi konflik kepentingan dalam kontrak pemerintah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan tanggapan melalui siaran pers resmi bernomor SP.350/SJ.5/XI/2026 yang diterbitkan pada Selasa (10/11/2026).
Dalam keterangannya, KKP menyatakan kerja sama publikasi merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk menyampaikan kebijakan, program prioritas, dan capaian kementerian kepada masyarakat.
Baca Juga:
KKP menjelaskan bahwa strategi komunikasi tersebut dilaksanakan melalui berbagai saluran, tidak hanya influencer, tetapi juga media massa cetak, televisi, dan media digital.
Untuk memilih mitra publikasi, KKP mengaku mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat interaksi, jangkauan audiens, serta persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut kementerian, penggunaan sejumlah kanal komunikasi diperlukan karena program KKP memiliki cakupan nasional dan menyasar kelompok masyarakat dengan karakteristik berbeda.
Baca Juga:
KKP juga menyatakan bahwa kerja sama publikasi dilakukan melalui badan usaha penyedia jasa komunikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam siaran pers tersebut, KKP menyampaikan komitmen untuk terus mengevaluasi tata kelola komunikasi publik agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan terukur.
Di tengah ramainya perbincangan mengenai kontrak Rp14,7 miliar, terdapat perbedaan penting antara nilai pengadaan perusahaan dan penerimaan pribadi Raffi Ahmad.
Baca Juga:
Angka Rp14.696.955.002 merupakan akumulasi nilai kontrak pengadaan jasa yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dan RANS sepanjang beberapa tahun anggaran.
