Nasional – Sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, mengungkap pengakuan seorang pengusaha mengenai pembayaran uang tambahan kepada oknum pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi.
Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku rutin menyerahkan uang antara Rp80 juta hingga Rp130 juta untuk pengurusan izin tinggal WNA.
Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai setiap satu hingga dua bulan.
Pengakuan itu disampaikan Joko saat memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam keterangannya, Joko menjelaskan bahwa pembayaran bermula ketika sejumlah permohonan perubahan status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diurus perusahaannya tidak kunjung mendapat persetujuan.
Joko kemudian menemui Tessar Bayu Setyaji, yang saat itu menjabat Kepala Subdirektorat Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk menanyakan proses pengurusan dokumen tersebut.
Dalam pertemuan itu, menurut Joko, Tessar menyampaikan adanya biaya tambahan sebesar Rp1 juta untuk setiap permohonan izin tinggal tenaga kerja asing.
“Per permohonan, Pak, per TKA,” jawab Joko ketika jaksa meminta penjelasan mengenai besaran pungutan, Selasa (17/11/2026).
Selain Tessar, nama Juniadi Sri Priambudi yang menjabat Ketua Tim Alih Status ITAS juga disebut dalam kesaksian tersebut.
Joko menjelaskan bahwa Juniadi menghubungi mantan karyawannya, Nur Adib, untuk menyampaikan mekanisme pembayaran biaya tambahan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Informasi mengenai jumlah uang yang harus disetorkan kemudian diteruskan Nur Adib kepada Joko.
Saat jaksa menanyakan besaran pembayaran yang diminta, Joko menyebut nominalnya tidak selalu sama.
“Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp80 sampai 130 (juta), Pak,” ungkapnya.
Joko mengaku pembayaran secara tunai tersebut berlangsung sejak pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025.
Ia juga membeberkan mekanisme biaya yang dibebankan kepada kliennya.
Untuk setiap permohonan izin tinggal, perusahaan menarik biaya jasa sebesar Rp2,5 juta, dengan Rp1 juta di antaranya dialokasikan untuk pembayaran tambahan kepada pihak Imigrasi.
Joko mengaku memenuhi permintaan pembayaran itu karena khawatir dokumen izin tinggal yang diajukan perusahaannya tidak diterbitkan.
Ia juga merasa tertekan oleh kemungkinan munculnya keluhan dari para klien apabila proses administrasi keimigrasian tidak kunjung selesai.
Kesaksian Joko menjadi bagian dari pemeriksaan perkara dugaan pemerasan dokumen keimigrasian yang melibatkan Silmy Karim bersama sejumlah mantan pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut praktik pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian diduga mencapai Rp168.972.869.901 atau sekitar Rp168,9 miliar.
Jaksa mendakwa praktik tersebut dilakukan dengan cara mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen keimigrasian sehingga pemohon terdorong memberikan sejumlah uang.
Dokumen yang menjadi objek perkara mencakup izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, serta pengurusan perubahan status keimigrasian.
Dalam dakwaan tersebut, Silmy disebut menerima bagian sekitar Rp1,2 miliar dari dugaan praktik pemerasan.
Jaksa juga menyebut sejumlah pejabat lain memperoleh aliran dana, termasuk Juniadi Sri Priambudi sekitar Rp16,3 miliar dan Gusti Benardiansyah sekitar Rp50,96 miliar.
Selain perkara pemerasan, Silmy turut didakwa menerima gratifikasi senilai sekitar Rp33,94 miliar.
Jumlah tersebut terdiri atas uang sekitar Rp2,56 miliar dan kepemilikan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai sekitar Rp31,38 miliar.
Di tengah proses persidangan, Silmy Karim membantah tuduhan keterlibatannya dalam praktik pungutan liar pengurusan izin tinggal WNA.
Silmy menyatakan justru telah mengambil langkah untuk menghentikan praktik tersebut setelah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023.
Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan layanan digital melalui aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) guna mengurangi pertemuan langsung antara petugas dan pemohon.
“Saya menghentikan dan saya ada buktinya,” ujar Silmy, Selasa (17/11/2026).
Silmy juga merujuk surat edaran yang diterbitkan pada 2024 sebagai bagian dari kebijakan pelayanan keimigrasian secara daring.
Kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, berpandangan bahwa praktik pembayaran tambahan merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan tindakan pemaksaan yang diperintahkan kliennya.
Dalam proses pembuktian, jaksa KPK juga menghadirkan saksi lain untuk mendalami mekanisme pungutan serta keterlibatan para terdakwa.
Perkara dugaan pemerasan izin tinggal WNA tersebut kini memasuki tahap pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, dengan jaksa dan tim pembela menyampaikan bukti serta keterangan masing-masing dalam persidangan.










