Pimpinan DPR RI menanggapi desakan publik terkait transparansi ijazah anggota dewan. Masyarakat diminta merujuk data KPU di tengah petisi yang kian ramai dukungan.

Nasional – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya memberikan tanggapan terhadap desakan masyarakat yang meminta seluruh anggota legislatif membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah kepada publik.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa informasi mengenai persyaratan pendidikan para anggota dewan sebenarnya telah tercatat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak proses pencalonan legislatif.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), menanggapi munculnya petisi daring yang meminta transparansi dan verifikasi ulang ijazah seluruh anggota DPR.

“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” ujar Dasco, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia pada Selasa (17/11/2026).

Menurut Dasco, masyarakat dapat menelusuri informasi mengenai latar belakang anggota DPR melalui dokumen yang diserahkan ketika mereka masih berstatus sebagai calon anggota legislatif.

Ia menjelaskan bahwa data persyaratan administratif telah menjadi bagian dari proses pencalonan dalam pemilihan umum.

Karena itu, Dasco mengarahkan masyarakat yang ingin mengetahui informasi pendidikan anggota DPR untuk merujuk pada data resmi yang dikelola KPU.

Tanggapan serupa disampaikan Wakil Ketua DPR RI lainnya, Saan Mustopa.

Saan meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa riwayat pendidikan anggota DPR bermasalah hanya karena muncul desakan untuk memeriksa kembali dokumen ijazah mereka.

Ia menjelaskan bahwa informasi mengenai latar belakang para legislator dapat ditelusuri melalui laman resmi DPR maupun data pencalonan yang tersedia di KPU.

Menurutnya, informasi yang dapat ditelusuri mencakup pendidikan, daerah pemilihan, serta latar belakang anggota DPR.

Saan menilai apabila terdapat keraguan terhadap riwayat pendidikan seorang anggota legislatif, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi yang tersedia.

Ia juga mengingatkan agar tuntutan keterbukaan dokumen pendidikan tidak berkembang menjadi anggapan bahwa seluruh anggota DPR memiliki persoalan akademik.

Saan turut menyinggung persyaratan pendidikan minimal yang harus dipenuhi seseorang ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Menurutnya, kesesuaian dokumen pendidikan dengan ketentuan pencalonan merupakan salah satu hal yang dapat ditelusuri melalui data penyelenggara pemilu.

Pernyataan kedua pimpinan DPR tersebut muncul ketika dukungan terhadap petisi pembukaan ijazah anggota legislatif terus bertambah.

Petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” yang dibuat Farida Octavia melalui platform Change.org telah mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan.

Berdasarkan pemantauan langsung pada Selasa (17/11/2026) pukul 15.22 WITA, jumlah dukungan terhadap petisi tersebut tercatat mencapai 22.072 tanda tangan.

Petisi yang dibuat pada Kamis (12/11/2026) itu ditujukan kepada pimpinan DPR RI, KPU RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Penggagas meminta agar seluruh anggota DPR membuka dokumen pendidikan secara transparan kepada masyarakat.

Selain keterbukaan dokumen, petisi juga mengusulkan verifikasi ulang keabsahan ijazah anggota legislatif melalui mekanisme yang independen.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *