Luwu – Empat pemerintah daerah di Luwu Raya memperkuat kerja sama digitalisasi transaksi keuangan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan transparansi, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Penguatan tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Monitoring dan Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) se-Luwu Raya Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Andi Kambo, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, itu melibatkan empat daerah, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo.
Baca Juga:
Pertemuan tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan perbankan dalam mempercepat penerapan transaksi keuangan berbasis digital.
Dalam sambutannya, Dhevy mengatakan digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan kebutuhan untuk membangun tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
“Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efektif, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ETPD memiliki peran strategis untuk memperkuat penerimaan daerah dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:
Menurutnya, penerapan ETPD dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, mengoptimalkan penerimaan, sekaligus mengurangi risiko kebocoran pendapatan.
Dhevy menilai langkah tersebut sangat penting bagi kawasan Luwu Raya yang memiliki potensi ekonomi besar pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, industri, pertambangan, hingga investasi.
Potensi tersebut, kata dia, perlu didukung sistem pengelolaan pendapatan yang profesional dan memanfaatkan teknologi.
Baca Juga:
Dhevy berharap pertemuan empat daerah dapat dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman dan mencari solusi terhadap berbagai kendala penerapan ETPD.
Ia menyebut daerah yang telah lebih maju dalam penerapan transaksi digital dapat menjadi contoh bagi daerah lain, terutama dalam mengembangkan sistem pembayaran dan pengelolaan pendapatan.
Dalam kesempatan tersebut, Dhevy menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
Baca Juga:
Keempatnya meliputi penguatan komitmen kepemimpinan daerah, perluasan implementasi transaksi nontunai, peningkatan integrasi data dan pengawasan, serta penguatan kolaborasi yang berkelanjutan.
“Jangan biarkan batas wilayah membatasi langkah kita. Jadikan perbedaan potensi sebagai kekuatan, kebersamaan sebagai modal, dan digitalisasi sebagai jalan menuju kemajuan. Mari kita buktikan bahwa dengan sinergi dan komitmen bersama, Luwu Raya mampu melangkah lebih cepat dan tumbuh lebih kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menyoroti pentingnya penguatan kemampuan fiskal pemerintah daerah melalui optimalisasi PAD.
Baca Juga:
Menurutnya, penerapan ETPD tidak hanya berkaitan dengan perubahan metode pembayaran dari tunai menjadi nontunai, tetapi juga menjadi bagian dari perbaikan tata kelola keuangan pemerintah.
Digitalisasi diharapkan mampu memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi, serta membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel.
Bagi pemerintah daerah di Luwu Raya, penerapan ETPD juga diharapkan dapat memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan berbagai kanal pembayaran digital.
Baca Juga:
Selain memudahkan masyarakat melakukan transaksi, pemanfaatan teknologi tersebut diarahkan untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Luwu bersama Bank Indonesia juga menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat digitalisasi ETPD.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu memberikan apresiasi kepada pengguna QRIS terbaik yang dinilai mendukung peningkatan PAD sepanjang 2026.
Baca Juga:
Penghargaan tersebut diberikan kepada CV Puji Konstruksi Utama, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dan Hotel Belia.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian penerapan ETPD sepanjang 2026.
Evaluasi tersebut sekaligus menjadi sarana memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah bersama mitra strategis dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan.
Baca Juga:
Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Winanda, Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syarifuddin, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, serta perwakilan Bank Sulselbar.
Turut hadir unsur Forkopimda Kabupaten Luwu, jajaran perangkat daerah, dan para camat.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, pemerintah daerah di Luwu Raya diharapkan mampu memperluas transaksi digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Baca Juga:
