Nasional – DPR RI membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).
Pembatalan dilakukan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR.
Keputusan tersebut diambil hanya sehari setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan HMP.
Baca Juga:
Rapat yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB itu akhirnya tidak dilaksanakan.
DPR memutuskan membatalkan rapat paripurna tersebut.
Keputusan itu juga merupakan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis pagi.
Baca Juga:
Mengutip CNN Indonesia, pemberitahuan pembatalan disampaikan sekitar pukul 11.00 WIB atau tiga jam sebelum rapat dijadwalkan berlangsung.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, membenarkan pembatalan tersebut.
Ia menilai usulan HMP tidak perlu dilanjutkan setelah Gibran memilih mengundurkan diri.
Baca Juga:
“Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan,” kata Khozin, Kamis (12/11/2026).
Khozin merupakan salah satu anggota DPR yang mengusulkan penggunaan HMP terhadap Gibran.
Menurutnya, pengunduran diri tersebut membuat proses politik yang sebelumnya diajukan kehilangan objek.
Baca Juga:
Sebelumnya, pimpinan DPR menerima usulan HMP dari 120 anggota lintas fraksi pada Rabu (11/11/2026).
Usulan itu berkaitan dengan polemik ijazah Gibran yang dinilai para pengusul berimplikasi terhadap persyaratannya sebagai wakil presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut jumlah pengusul telah memenuhi ketentuan minimal pengajuan hak anggota DPR.
Baca Juga:
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan, dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan data DPR, sebanyak 120 anggota tersebut berasal dari delapan fraksi.
Rinciannya, Fraksi PKS sebanyak 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN satu anggota.
Baca Juga:
Usulan HMP itu merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan presiden maupun wakil presiden.
Namun, usulan tersebut belum memasuki tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna ketika agenda DPR dibatalkan.
Sementara itu, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis siang untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani.
Baca Juga:
Pertemuan dengan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit.
Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses sesuai mekanisme ketatanegaraan.
Muzani mengatakan MPR akan menindaklanjuti surat tersebut melalui rapat pimpinan, kemudian rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menentukan langkah selanjutnya.
Baca Juga:
Dalam pertemuan itu, Gibran tidak menjelaskan secara khusus alasan pengunduran dirinya.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari.
Baca Juga:
