Nasional – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR RI terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Surat pengunduran diri itu disebut diserahkan saat Gibran bertemu Prabowo di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026) sore.
Baca Juga:
“Betul (Gibran mundur),” kata Budi Arie, Rabu (11/11/2026).
Meski kabar penyerahan surat telah dikonfirmasi Budi Arie, belum terdapat pengumuman resmi dari Istana Kepresidenan atau MPR mengenai penyelesaian proses pengunduran diri tersebut.
Kabar penyerahan surat ini muncul sehari setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.
Baca Juga:
Menurut Prasetyo, keduanya bertemu selama sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengutarakan keinginannya untuk mundur di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Baca Juga:
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait persoalan yang sedang dihadapi.
Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Baca Juga:
Setelah penyerahan surat kepada Presiden, proses pengunduran diri Gibran disebut akan berlanjut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Reuters melaporkan, berdasarkan keterangan dua sumber di lingkungan parlemen, surat pengunduran diri secara resmi direncanakan disampaikan kepada MPR pada Kamis (12/11/2026).
Namun, hingga Rabu malam, belum terdapat konfirmasi resmi dari pimpinan MPR mengenai penerimaan surat maupun jadwal persidangan untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut.
Baca Juga:
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menjelaskan mekanisme pengunduran diri seorang wakil presiden.
Menurut Yusril, pengunduran diri perlu disampaikan secara tertulis kepada MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dalam proses tersebut.
“Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujar Yusril.
Baca Juga:
Setelah pengunduran diri diproses dan terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, penyerahan surat kepada Presiden tidak secara otomatis berarti jabatan wakil presiden telah kosong sebelum proses konstitusional ditindaklanjuti.
Baca Juga:
Kabar pengunduran diri Gibran muncul hanya beberapa jam setelah pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat dari 120 anggota dewan yang berasal dari delapan fraksi.
Pengajuan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali mencuat setelah putusan MK dan MA mengenai dokumen penyetaraan pendidikannya.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa jumlah pengusul telah memenuhi persyaratan minimum penggunaan HMP.
Baca Juga:
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Dukungan pengajuan HMP berasal dari 28 anggota Fraksi PKS, 19 anggota Fraksi NasDem, masing-masing 18 anggota Fraksi PKB dan Demokrat, 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, masing-masing 11 anggota Fraksi Golkar dan Gerindra, serta satu anggota Fraksi PAN.
Pimpinan DPR menjadwalkan usulan HMP tersebut masuk dalam agenda rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Baca Juga:
