Nasional – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menilai sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden harus memiliki kecerdasan, kemampuan, dan kemauan untuk bekerja.
Pernyataan tersebut disampaikan JK di tengah proses pencarian calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri dari jabatannya.
JK menyampaikan pandangannya kepada wartawan di sela penandatanganan kerja sama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan.
Seorang wakil presiden memiliki tanggung jawab konstitusional untuk membantu presiden menjalankan tugas-tugas negara.
JK merujuk Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden.
Karena itu, siapa pun yang nantinya menduduki jabatan tersebut harus mampu menjalankan tugas secara aktif, bukan hanya mendampingi presiden secara formal.
“Kalau wakil presiden itu diam, tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas tak sesuai undang-undang. Dia harus bekerja, membantu,” kata Jusuf Kalla, sebagaimana dilansir Kompas.com, Jumat (20/11/2026).
Jusuf Kalla menilai kemampuan seorang wakil presiden menjadi faktor penting karena jabatan tersebut berkaitan langsung dengan jalannya pemerintahan.
Menurutnya, wakil presiden harus memiliki kapasitas yang memadai agar dapat membantu presiden dalam menghadapi berbagai persoalan negara.
Kecerdasan dan kemampuan bekerja, menurut JK, tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut.
“Jadi harus baik, harus pintar. Kalau tidak pintar, tidak punya kemampuan, bagaimana bisa membantu presiden?” ujar JK, dikutip dari Liputan6.com.
Pernyataan tersebut disampaikan saat sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai calon pengganti Gibran untuk mendampingi Presiden Prabowo.
Meski demikian, JK tidak secara khusus menyebut bahwa penilaiannya ditujukan kepada satu tokoh tertentu.
Ia lebih menekankan pentingnya kemampuan calon wakil presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Pernyataan Jusuf Kalla muncul setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Surat tersebut diserahkan pada Kamis (12/11/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa kursi wakil presiden mengalami kekosongan sejak pengunduran diri Gibran diterima.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi proses pengisian jabatan wakil presiden yang kini tengah dipersiapkan.
MPR telah menetapkan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti pada Rabu (09/12/2026).
Jadwal tersebut merupakan perubahan dari rencana sebelumnya, yakni Rabu (02/12/2026).
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat Rabu (25/11/2026).
Kedua calon tersebut nantinya akan mengikuti proses pemilihan melalui sidang MPR sesuai ketentuan yang berlaku.







