Komisi III DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Perampasan Aset ke rapat paripurna. Aturan ini ditargetkan segera disahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Nasional – Penantian panjang terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahap akhir.

Komisi III DPR RI bersama pemerintah akhirnya merampungkan pembahasan rancangan aturan tersebut dan menyepakatinya untuk dibawa ke rapat paripurna.

Kesepakatan diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Seluruh delapan fraksi di Komisi III DPR menyetujui RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, membenarkan bahwa rancangan aturan tersebut dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).

Agenda itu merupakan tahap pengambilan keputusan akhir untuk menentukan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, proses pembahasan tingkat pertama bersama pemerintah telah diselesaikan setelah melalui serangkaian pembahasan panjang.

“Dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Dasco, sebagaimana dikutip dari Okezone, Rabu (18/11/2026).

Menurut Dasco, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan berbagai unsur masyarakat, organisasi, pakar hukum, dan pihak terkait melalui 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Proses penyerapan aspirasi tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan sekaligus menyempurnakan substansi pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana.

Dalam pembahasan bersama pemerintah, Panja Komisi III DPR juga menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Hasil pembahasan selanjutnya disempurnakan melalui Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) sebelum memperoleh persetujuan seluruh fraksi.

RUU yang dibahas DPR dan pemerintah tidak hanya ditujukan untuk perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lainnya.

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menjelaskan, cakupan tindak pidana dalam rancangan aturan tersebut telah disesuaikan dari semula 13 menjadi enam jenis tindak pidana untuk menghindari tumpang tindih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyesuaian tersebut diarahkan pada kejahatan yang dinilai memiliki dampak besar, termasuk narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan berbasis teknologi informasi.

“Kami tentu tidak mau ada terjadi tumpang tindih antara KUHP kita dengan undang-undang perampasan aset ini,” ujar Rudianto, Rabu (18/11/2026).

Selain memperkuat upaya pemberantasan korupsi, rancangan aturan tersebut juga membahas mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi yang diatur undang-undang.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan mekanisme itu diperlukan untuk menghadapi perkembangan kejahatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara maupun masyarakat.

Pembahasan RUU tersebut turut mencakup perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban tindak pidana, serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Salah satu perhatian dalam pembahasan adalah kemungkinan pemanfaatan aset hasil tindak pidana untuk mengganti kerugian korban, termasuk dalam kasus penipuan investasi.

RUU Perampasan Aset sebelumnya ditargetkan selesai paling lambat 15 Desember 2026.

Dengan rampungnya pembahasan tingkat I dan penjadwalan rapat paripurna pada 19 November, proses pengesahannya berpeluang berlangsung lebih cepat dari target tersebut.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *