Nasional – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal di Indonesia.
Dalam Sidang Tahunan DPR/MPR pada Jumat (15/08/2025), ia mengungkapkan telah menerima laporan keberadaan 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai sedikitnya Rp300 triliun.
“Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya minta dukungan seluruh MPR dan partai politik, ini demi rakyat kita,” ujarnya.
Baca Juga:
Prabowo menegaskan tidak peduli jika tambang ilegal tersebut dibekingi oleh aparat militer, kepolisian, atau politisi dari partai besar. Semua akan ditindak tanpa pandang bulu.
Ia bahkan mengimbau anggota partainya sendiri untuk segera melapor jika terlibat, dan tidak berharap perlindungan.
Selain tambang ilegal, Prabowo juga menyoroti kelangkaan minyak goreng yang pernah terjadi di Tanah Air meskipun Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia.
Baca Juga:
Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk manipulasi yang ia sebut “Serakahnomics”.
“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini tidak masuk akal sehat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung tingginya harga pangan yang tidak sebanding dengan potensi besar sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, distorsi dalam sistem ekonomi telah mengabaikan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang seharusnya menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional.
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga membeberkan fakta korupsi yang mengakar dari pusat hingga daerah, termasuk di BUMN dan BUMD.
Ia menegaskan tidak akan menutupi kenyataan tersebut dan berkomitmen memimpin langsung pemberantasan korupsi.
Sejak menjabat, ia mengklaim pemerintah telah menyelamatkan Rp300 triliun dari potensi penyelewengan APBN, di antaranya dari anggaran perjalanan dinas luar negeri, pengadaan alat tulis kantor, dan berbagai pos rawan korupsi lainnya.
Baca Juga:
“Kita paham, kekuasaan yang tidak diawasi akan menjadi korup. Korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Karena itu, pengawasan harus terus dilakukan,” tegasnya.
