Sulawesi Selatan – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengembangkan kasus dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel) ke penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Perkara tersebut melibatkan tujuh tersangka dengan potensi kerugian negara mencapai Rp67,9 miliar.
Kasus yang sebelumnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan perdagangan BBM bersubsidi jenis biosolar sebanyak 3.532 kiloliter.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, menjelaskan bahwa pengembangan perkara dilakukan untuk menelusuri aliran uang dan aset yang diduga berasal dari penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Keterangan itu disampaikan Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026), sebagaimana dipublikasikan melalui laman resmi Tribratanews Polri.
Dalam proses penyidikan perkara awal, polisi telah memeriksa 43 saksi dan satu ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Dari hasil penyidikan tersebut, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi.
Berdasarkan perhitungan sementara penyidik, potensi kerugian keuangan negara akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp67.904.375.000 atau sekitar Rp67,9 miliar.
Penyidik mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dilakukan melalui rangkaian pengangkutan menggunakan truk tangki dan kapal.
Biosolar yang diangkut menggunakan sejumlah truk tangki diduga dipindahkan ke dua kapal jenis Self Propelled Oil Barge (SPOB), yakni SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999.
Setelah itu, BBM dipindahkan melalui mekanisme ship-to-ship atau pemindahan muatan antarkapal menuju kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Berdasarkan hasil penyidikan, aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026.
Dalam periode itu, total volume BBM bersubsidi yang diduga dipindahkan melalui jaringan tersebut mencapai sekitar 3.532 kiloliter.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Taufik Herdiansyah Zeinardi, menjelaskan bahwa salah satu modus yang ditemukan adalah penggunaan dokumen pembelian BBM nonsubsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU).
Dokumen tersebut diduga digunakan untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume yang tidak sesuai dokumen resmi.
Menurut penyidik, dokumen pengiriman juga diduga diganti sehingga proses pengangkutan dan pemindahan BBM seolah-olah merupakan aktivitas distribusi yang sah.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik Polda Sulsel menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Barang bukti yang disita meliputi dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa beserta selang sepanjang sekitar 500 meter, dan satu kapal tanker MT Bakti 1.
Polisi juga mengamankan sekitar 120 kiloliter atau 120.000 liter biosolar yang ditemukan di kapal dan truk tangki, serta sejumlah dokumen transaksi.
Jumlah BBM yang disita tersebut berbeda dengan total sekitar 3.532 kiloliter yang diduga dipindahkan selama periode kegiatan yang diselidiki.
Berkas perkara pokok penyalahgunaan BBM bersubsidi telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan melalui surat tertanggal Kamis (12/11/2026).
Setelah pengusutan perkara awal, Bareskrim Polri memperluas penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang.
Pengembangan tersebut berdasarkan laporan polisi terkait dugaan TPPU yang diterbitkan pada Selasa (20/10/2026).
Suhasto mengatakan penyidikan tidak hanya difokuskan pada aktivitas pengangkutan dan perdagangan BBM bersubsidi, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari kegiatan tersebut.
“Untuk penanganan laporan TPPU tersebut akan diterima dan didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri,” kata Suhasto.
Bareskrim akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penyidik menerapkan pendekatan follow the money dan follow the asset guna melacak aliran dana serta aset yang diduga diperoleh dari hasil penyalahgunaan BBM.
Penelusuran juga dilakukan untuk mengetahui apakah keuntungan dari kegiatan tersebut telah dialihkan menjadi aset tertentu atau mengalir kepada pihak lain.
Bareskrim menyatakan pengembangan penyidikan dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain serta menelusuri hasil kejahatan yang diduga berasal dari penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Sementara itu, Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, penyalahgunaan pengangkutan maupun perdagangan BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu penyaluran subsidi kepada masyarakat yang berhak.
Chrisnawan mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya dan tidak memperjualbelikannya secara ilegal.
BPH Migas juga menyampaikan dukungan terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri dan Polda Sulsel untuk mencegah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.










