Nasional – Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung menuai sorotan usai dilantik menggantikan Sri Mulyani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (08/09/2025).
Penyebabnya, komentar Purbaya mengenai tuntutan 17+8 yang digaungkan mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil setelah aksi unjuk rasa besar pada akhir Agustus lalu dianggap menyinggung publik.
Saat ditanya soal hal itu, mantan Kepala LPS tersebut menyebut bahwa aspirasi 17+8 hanya mewakili sebagian kecil masyarakat.
Baca Juga:
“Itu suara sebagian kecil rakyat kita, mungkin ada yang merasa hidupnya masih terganggu, belum cukup,” ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.
Ia menilai gelombang demonstrasi akan berkurang dengan sendirinya apabila ekonomi nasional tumbuh lebih cepat.
Purbaya optimistis, bila pertumbuhan bisa mencapai 6–7 persen, masyarakat akan lebih sibuk bekerja dan hidup layak ketimbang turun ke jalan.
Baca Juga:
“Kalau ekonomi tumbuh pesat, demo itu akan hilang dengan sendirinya,” ucapnya.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai ucapan Purbaya menunjukkan kurangnya empati.
Menurutnya, yang seharusnya ditunggu publik dari seorang menteri bukanlah komentar, melainkan langkah kebijakan konkret.
Baca Juga:
“Pak Purba perlu tim komunikasi yang baik. Yang penting sekarang adalah kebijakan fiskal apa yang akan ditempuh,” katanya dalam sebuah diskusi, Selasa (09/09/2025).
Bhima juga menyoroti minimnya sinyal kebijakan yang disampaikan Menkeu baru.
Menurutnya, pasar menunggu arah RAPBN 2026, termasuk kemungkinan pengurangan belanja pertahanan, reformasi pajak, hingga kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Baca Juga:
Menyadari ucapannya menimbulkan kontroversi, Purbaya kemudian menyampaikan permohonan maaf.
“Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan saya akan lebih hati-hati,” katanya usai acara serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Selasa (09/09/2025).
Ia menegaskan komitmennya untuk bekerja keras menjalankan arahan Presiden Prabowo agar pertumbuhan ekonomi segera dipercepat.
Baca Juga:
Adapun tuntutan 17+8 yang disuarakan koalisi masyarakat sipil berisi desakan jangka pendek dan panjang, mulai dari penghentian tindakan represif aparat, reformasi DPR, penegakan disiplin TNI dan Polri, jaminan upah layak, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset serta evaluasi kebijakan ekonomi.
