Nasional – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah tegas dengan merombak susunan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kebijakan perombakan kelembagaan tersebut diumumkan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Ruang Sidang Kabinet Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (02/06/2026) malam.
Saat memberikan keterangan resmi, Prasetyo turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.
Baca Juga:
Keputusan paling disorot dari perombakan ini adalah pencopotan Dadan Hindayana dari posisinya sebagai Kepala BGN. Kursi kepemimpinan lembaga strategis tersebut kini resmi diserahkan kepada Nanik Sudaryati Deyang.
Tidak hanya posisi pucuk pimpinan yang diganti, evaluasi ini juga berdampak pada dua posisi wakil kepala.
Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya yang sebelumnya mendampingi Dadan turut diberhentikan dari jabatannya.
Baca Juga:
Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Agustina Arumsari dan Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru.
Prasetyo Hadi membeberkan bahwa pergantian jajaran pimpinan ini bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak.
Ia menjelaskan bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilakukan secara mendalam selama lebih kurang satu setengah tahun terakhir.
Baca Juga:
“Tentunya selama satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi bahan pertimbangan Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera diperbaiki,” ujar Prasetyo.
Selama rentang waktu tersebut, pihak Istana menemukan sejumlah rapor merah terkait kinerja pengurus lama.
Masalah tersebut mencakup ketidakdisiplinan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), buruknya tata kelola kelembagaan, hingga kegagalan dalam menjaga standar mutu makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Baca Juga:
Kualitas sajian menu MBG belakangan ini memang tengah menjadi sorotan tajam menyusul maraknya insiden keracunan yang menimpa anak-anak sekolah selaku penerima manfaat.
Buntut dari keteledoran tersebut, pihak BGN terpaksa harus memberikan sanksi tegas berupa pembekuan kepada ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertindak sebagai dapur penyuplai makanan.
Berdasarkan data terbaru, dari total 27.208 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 di antaranya telah disuspensi dalam periode operasional sejak Januari 2025 hingga akhir Mei 2026.
Baca Juga:
Menyikapi deretan kendala teknis dan manajerial tersebut, Prasetyo berharap formasi pimpinan BGN yang baru dilantik dapat segera melakukan konsolidasi di lingkup internal, serta memperkuat sinergi lintas sektoral dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Ia menegaskan bahwa perombakan struktur kepemimpinan ini dipastikan tidak akan mengganggu kelancaran distribusi program MBG di lapangan.
Hal ini sangat krusial mengingat program unggulan pemerintahan Prabowo tersebut telah menjangkau puluhan juta warga.
Baca Juga:
Hingga bulan Maret 2026, tercatat sudah ada 61.239.037 orang yang menjadi penerima manfaat aktif program ini, dengan porsi terbesar menyasar 49.057.682 siswa sekolah di seluruh penjuru Tanah Air.
